Persoalan Sampah, Teknologi, dan Kegagalan Cara Berpikir

Persoalan Sampah, Teknologi, dan Kegagalan Cara Berpikir

Oleh: (Muhammad Ardhi Elmeidian, Ketua Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara)

Cp. 0817215149

---

Krisis sampah di Indonesia bukanlah fenomena baru. Tumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), keterbatasan armada pengangkutan, hingga konflik sosial di sekitar lokasi pembuangan telah berulang kali terjadi. Namun di balik semua itu, terdapat satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur: apakah kita sedang menyelesaikan masalah, atau sekadar menundanya?

Berbagai kebijakan telah dilahirkan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional sebesar 100 persen, dengan komposisi 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan. Secara administratif, target ini tampak rasional. Namun jika dibaca lebih dalam, ia justru mengungkap arah berpikir yang problematik: mayoritas solusi ditempatkan pada wilayah hilir—yakni pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan.

Pendekatan ini semakin ditegaskan dalam kebijakan terbaru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 yang mendorong pengolahan sampah berbasis teknologi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Dalam kerangka ini, sampah tidak lagi dilihat sebagai masalah yang harus dicegah, melainkan sebagai sumber daya yang harus diolah.

Sekilas, pendekatan ini terdengar progresif. Namun di sinilah letak paradoksnya.

Sampah tidak pernah lahir di hilir. Ia muncul dari hulu—dari cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang. Ketika kebijakan justru memperbesar kapasitas hilir, yang terjadi bukanlah penyelesaian, melainkan reposisi masalah. Sistem dibangun untuk mengelola sampah, bukan untuk mengurangi keberadaannya.

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa sekitar 60 persen timbulan sampah di Indonesia adalah sampah organik. Di kawasan perkotaan seperti Cekungan Bandung, komposisi ini bahkan didominasi oleh limbah makanan (food waste) yang berasal dari aktivitas konsumsi harian. Lebih jauh lagi, sumber utama timbulan tersebut bukan hanya rumah tangga, tetapi justru sektor komersial seperti pasar, restoran, dan kawasan usaha.

Artinya, sebagian besar persoalan sampah sebenarnya terjadi jauh sebelum ia sampai ke TPA.

Namun dominasi ini tidak diikuti dengan intervensi kebijakan yang memadai di tingkat sumber. Tidak ada perubahan signifikan dalam pola konsumsi, distribusi pangan, maupun perilaku pasar. Yang terjadi justru sebaliknya: budaya konsumtif dan serba instan terus diproduksi dan direproduksi oleh sistem ekonomi modern, tanpa diimbangi kesadaran akan konsekuensi ekologisnya.

Dalam kondisi seperti ini, teknologi tidak pernah benar-benar menjadi solusi. Ia hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola konsekuensi, bukan menghilangkan penyebab. Bahkan dalam beberapa kasus, teknologi justru menciptakan ketergantungan baru: sistem membutuhkan sampah sebagai bahan bakar, sehingga keberadaan sampah menjadi sesuatu yang “dipertahankan”.

Di titik inilah kita harus berani mengakui bahwa persoalan sampah bukan semata persoalan teknis, melainkan persoalan cara berpikir.

Selama indikator keberhasilan masih diukur dari seberapa banyak sampah yang dapat diangkut atau diolah, maka sistem akan terus bergerak ke arah yang sama: memperbesar kapasitas hilir. Sebaliknya, pengurangan di sumber akan selalu menjadi pelengkap, bukan prioritas.

Pemerintah daerah sebenarnya mulai menunjukkan inisiatif ke arah yang berbeda. Berbagai inovasi seperti pengomposan, pengolahan berbasis maggot, hingga desentralisasi pengelolaan mulai berkembang. Namun tanpa dukungan struktural dari pemerintah pusat—baik dalam bentuk kebijakan fiskal, regulasi, maupun perubahan indikator kinerja—inisiatif ini sulit berkembang secara sistemik.

Akibatnya, kita terjebak dalam siklus yang sama: TPA penuh, krisis terjadi, teknologi didorong, kapasitas ditambah, lalu krisis kembali muncul.

Jika tidak ada perubahan paradigma, pola ini akan terus berulang.

Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan transformasi cara berpikir. Sampah harus dipahami sebagai konsekuensi dari sistem produksi dan konsumsi, bukan sekadar objek pengelolaan. Fokus kebijakan harus bergeser dari “bagaimana mengolah sampah” menjadi “bagaimana mencegahnya sejak awal”.

Ini berarti intervensi harus diarahkan pada:

• pengurangan food waste di sektor komersial

• perbaikan sistem distribusi pangan

• regulasi terhadap pola produksi dan konsumsi

• serta pembentukan kesadaran kolektif masyarakat secara luas (termasuk pemerintah dan pengusaha)

Tanpa itu, teknologi sehebat apapun hanya akan menjadi tambalan sementara.

Pada akhirnya, kita tidak kekurangan solusi. Kita hanya belum sepenuhnya berani mengubah cara berpikir. Dan selama kita masih mencari jalan pintas, krisis sampah akan terus menjadi bagian dari kehidupan kita—bukan sebagai anomali, tetapi sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan.

#SampahOrganikBukanUntukDiBakar #SampahOrganikBukanUntukTPA