(Muhammad Ardhi Elmeidian, Ketua Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara)
Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti bukan sekadar peristiwa teknis dalam sistem persampahan. Ia adalah momen yang membongkar sesuatu yang selama ini tersembunyi: rapuhnya fondasi pengelolaan sampah perkotaan, khususnya di Kota Bandung.
Selama bertahun-tahun, kota ini tampak “bersih”. Sampah diangkut setiap hari, jalanan relatif terjaga, dan sistem seolah berjalan normal. Namun normalitas itu ternyata semu. Ia bergantung pada satu titik: Sarimukti.
Ketika akses ke Sarimukti terganggu atau dibatasi, realitas yang sesungguhnya langsung muncul ke permukaan. Sampah menumpuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS), ritasi pengangkutan terhenti, dan kota dalam hitungan hari berubah menjadi ruang yang dipenuhi limbah.
Peristiwa ini menunjukkan satu hal yang sangat mendasar:
Bandung tidak memiliki sistem persampahan yang mandiri. Ia hanya memiliki sistem pemindahan sampah.
Ketergantungan yang Tak Pernah Diakui
Sarimukti selama ini berfungsi sebagai “katup pengaman” bagi kota. Selama katup itu terbuka, semua persoalan di hulu tidak pernah benar-benar terasa. Sampah diproduksi, diangkut, lalu “hilang” di TPA. Masalah dianggap selesai.
Padahal yang terjadi hanyalah perpindahan lokasi masalah.
Ketika Sarimukti ditutup, ketergantungan itu langsung terlihat. Kota tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengolah sampahnya sendiri. Selisih antara timbulan dan kapasitas pengolahan menjadi nyata. Dalam kondisi normal saja, masih ada ratusan ton sampah per hari yang tidak tertangani secara optimal. Tanpa Sarimukti, angka itu melonjak drastis.
Di sinilah ilusi itu runtuh.
Krisis yang Sebenarnya Sudah Lama Ada
Seringkali penutupan TPA dipandang sebagai penyebab krisis. Padahal, ia lebih tepat disebut sebagai pemicu yang mempercepat krisis yang sudah lama terbentuk.
Produksi sampah kota terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan konsumsi, perubahan gaya hidup, dan ekspansi aktivitas ekonomi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar timbulan sampah didominasi oleh limbah organik, khususnya sisa makanan. Di kawasan perkotaan seperti Bandung, sumber utamanya justru berasal dari aktivitas konsumsi harian dan sektor komersial seperti pasar dan restoran.
Artinya, masalah utama sebenarnya tidak berada di TPA.
Masalah utama berada di ruang hidup sehari-hari.
Namun selama ini, intervensi kebijakan lebih banyak diarahkan ke hilir: menambah armada, meningkatkan kapasitas pembuangan, dan mendorong teknologi pengolahan. Sementara itu, upaya di hulu—pengurangan timbulan, perubahan perilaku, dan pengendalian konsumsi—tidak berkembang secara signifikan.
Akibatnya, sistem menjadi tidak seimbang: produksi sampah terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaan hanya mengejar dari belakang.
Mahal di Hilir, Lemah di Hulu
Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin agresif mendorong proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL/PLTSa). Proyek-proyek ini dipromosikan sebagai solusi modern bagi krisis sampah perkotaan.
Namun ada pertanyaan yang jarang diajukan secara serius:
Mengapa negara begitu siap menggelontorkan investasi triliunan rupiah untuk teknologi hilir, tetapi sangat minim mendukung pengurangan di tingkat sumber?
PSEL membutuhkan:
investasi sangat besar,
teknologi tinggi,
biaya operasional mahal,
serta skema subsidi dan tipping fee jangka panjang.
Ironisnya, berbagai proyek PLTSa di Indonesia justru banyak yang berjalan lambat, tertunda, bahkan mangkrak. Sebagian besar menghadapi persoalan klasik: biaya tinggi, tata kelola rumit, kepastian pasokan sampah, hingga konflik regulasi.
Namun di saat yang sama, berbagai inisiatif masyarakat yang sebenarnya bekerja langsung di hulu justru berkembang dengan dukungan yang sangat minim.
Komunitas melakukan pengomposan mandiri.
Warga membangun bank sampah.
Peternak mengembangkan maggot BSF untuk mengolah sampah organik.
Kelompok masyarakat mengedukasi pemilahan dari rumah ke rumah.
Mereka bekerja dengan biaya jauh lebih kecil, langsung menyasar sumber timbulan, dan dalam banyak kasus berhasil mengurangi residu secara nyata.
Tetapi gerakan-gerakan ini sering berjalan sendirian.
Tidak mendapatkan dukungan fiskal memadai.
Tidak menjadi prioritas investasi nasional.
Bahkan seringkali hanya diposisikan sebagai pelengkap simbolik.
Padahal jika sebagian kecil saja dari anggaran proyek hilir dialihkan untuk memperkuat pengurangan di sumber, dampaknya bisa jauh lebih luas dan berkelanjutan.
Ketika Teknologi Menjadi Jalan Pintas
Masalahnya bukan berarti teknologi tidak diperlukan. Teknologi tetap penting, terutama untuk menangani residu akhir yang memang tidak dapat dikurangi lagi.
Namun teknologi seharusnya menjadi lapisan terakhir, bukan fondasi utama sistem.
Ketika teknologi ditempatkan di pusat kebijakan, sementara sumber masalah tidak disentuh, maka yang terjadi hanyalah penciptaan ilusi baru: seolah-olah krisis dapat diselesaikan tanpa mengubah perilaku dan sistem konsumsi.
Padahal kenyataannya:
food waste terus meningkat,
budaya konsumtif terus diproduksi,
sampah kemasan terus bertambah,
dan pola hidup instan semakin mengakar.
Dalam kondisi seperti ini, teknologi sehebat apapun hanya akan berfungsi sebagai penunda krisis.
Ketika Sistem Dipaksa Berubah
Menariknya, penutupan Sarimukti juga menghasilkan efek yang berbeda: ia memaksa perubahan.
Pemerintah daerah mulai mempercepat pengolahan di tingkat lokal. Target pengolahan mandiri meningkat. Inisiatif seperti pengomposan, pengolahan berbasis maggot, dan desentralisasi pengelolaan mulai mendapat perhatian lebih serius.
Namun perubahan ini terjadi bukan karena desain kebijakan yang matang, melainkan karena tekanan krisis.
Dengan kata lain, sistem baru mulai bergerak ketika sistem lama tidak lagi bisa dipertahankan.
Pelajaran yang Terlalu Mahal
Dari peristiwa ini, ada satu pelajaran penting yang seharusnya tidak diabaikan:
Sistem persampahan yang bergantung pada satu titik pembuangan adalah sistem yang secara inheren rapuh.
Selama pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada hilir—bagaimana mengangkut, memindahkan, dan membuang—maka krisis serupa akan terus berulang.
Sebaliknya, jika ingin membangun sistem yang tahan terhadap krisis, maka fokus harus bergeser ke hulu: bagaimana mengurangi timbulan sejak awal.
Ini berarti mengintervensi sumber utama:
food waste di sektor komersial,
pola konsumsi masyarakat,
sistem distribusi pangan,
serta perilaku sehari-hari.
Tanpa perubahan di level ini, setiap solusi di hilir hanya akan menjadi penyangga sementara.
Penutup
Penutupan Sarimukti seharusnya tidak dipandang sebagai gangguan sementara yang harus segera “dinormalkan kembali”. Ia harus dibaca sebagai sinyal bahwa sistem lama sudah tidak lagi memadai.
Jika respons yang diambil hanya berusaha mengembalikan kondisi seperti semula, maka kita hanya sedang memperpanjang siklus krisis yang sama.
Namun jika peristiwa ini dijadikan titik balik untuk mengubah paradigma—dari mengelola ke mencegah—maka krisis ini justru bisa menjadi awal dari perbaikan yang lebih mendasar.
Pada akhirnya,
kita sebenarnya tidak kekurangan teknologi.
Kita tidak kekurangan komunitas.
Kita juga tidak kekurangan inovasi.Yang masih kurang adalah keberanian untuk mengubah cara berpikir.
Dan selama cara berpikir itu tidak berubah, maka proyek-proyek mahal akan terus dibangun, sementara akar persoalannya tetap tumbuh di tempat yang sama: dalam pola hidup dan sistem konsumsi kita sehari-hari.
