SURAT PENYAMPAIAN ASPIRASI, KRITIK, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN NASIONAL

 PAGUYUBAN PEGIAT MAGGOT NUSANTARA (PPMN)

SURAT PENYAMPAIAN ASPIRASI, KRITIK, DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN NASIONAL

Nomor        : 125/PPMN/XI/2026

Lampiran   : 1 (satu) berkas

Perihal    : Kritik dan Rekomendasi atas Implementasi Perpres Nomor 109 Tahun 2025      

  dalam Perspektif Sistem Pengelolaan Sampah Nasional

Kepada Yth.

Dr. H. Ahmad Heryawan, Lc., M.Si.

Ketua Badan Aspirasi Masyarakat

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

di Tempat

Dengan hormat,

Dalam rangka turut berkontribusi terhadap penyelesaian persoalan persampahan nasional, kami dari Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara (PPMN), sebagai wadah komunitas, pendamping teknis, dan pelaku pengolahan sampah organik berbasis biokonversi Black Soldier Fly (BSF), bermaksud menyampaikan aspirasi, kritik, serta rekomendasi kebijakan terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Kami memahami bahwa Perpres 109/2025 merupakan salah satu upaya pemerintah dalam merespons kedaruratan sampah nasional. Kami juga memahami bahwa pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi dapat menjadi salah satu alternatif penanganan, khususnya terhadap sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan melalui proses pengurangan dan pengolahan lainnya.

Namun, kami memandang bahwa implementasi Perpres tersebut perlu ditempatkan dalam kerangka sistem pengelolaan sampah nasional yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan sebelumnya, terutama:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga 

    dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional 

    Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.

4. Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025 tentang Penanganan Sampah Perkotaan 

    Melalui Pengolahan Sampah Menjadi Energi Terbarukan Berbasis Teknologi Ramah 

    Lingkungan.

Menurut pandangan kami, persoalan yang perlu mendapatkan perhatian bukan semata-mata pemilihan teknologi pengolahan sampah, melainkan konsistensi arah kebijakan nasional dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang menyeluruh, berkelanjutan, dan dimulai dari sumbernya.

I. LANDASAN DAN KONSISTENSI REGULASI

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008: 

Pengurangan dan penanganan harus berjalan seimbang

Pasal 19 UU 18/2008 secara tegas menyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas pengurangan dan penanganan sampah.

Pasal 20 mengamanatkan pengurangan sampah melalui :

• Pembatasan timbulan sampah.

• Pendauran ulang sampah.

• Pemanfaatan kembali sampah.

Sementara Pasal 22 mengatur penanganan melalui pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.

Pasal 21 juga mengamanatkan pemberian insentif bagi pihak yang melakukan pengurangan sampah dan disinsentif bagi pihak yang tidak melakukannya.

Catatan kritis PPMN :

Pengembangan pengolahan sampah menjadi energi tidak boleh menggeser prioritas pengurangan sampah sebagaimana diperintahkan undang-undang.

Kebijakan nasional harus memastikan bahwa sampah yang masih dapat dicegah, digunakan kembali, didaur ulang, atau diolah secara biologis tidak langsung diarahkan menjadi bahan baku teknologi pengolahan energi.

2. PP Nomor 81 Tahun 2012, Pemilahan dan pengolahan harus dimulai dari sumber

PP 81/2012 memperjelas mandat UU 18/2008.

Pasal 17 mengatur kewajiban pemilahan sampah oleh setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan, serta pemerintah kabupaten/kota. Pemilahan tersebut mencakup sekurang-kurangnya lima kelompok, termasuk sampah yang mudah terurai.

Pasal 21 mengatur pengolahan sampah melalui pemadatan, pengomposan, daur ulang materi, dan/atau daur ulang energi.

Pasal 21 ayat (2) juga memberikan ruang bagi setiap orang untuk melakukan pengolahan sampah pada sumbernya.

Lebih jauh, Pasal 35 menegaskan bahwa masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan pengelolaan sampah, termasuk melaksanakan penanganan secara mandiri maupun bermitra dengan pemerintah kabupaten/kota.

Catatan kritis PPMN :

Regulasi ini sebenarnya telah menyediakan landasan bagi pengembangan pengolahan sampah organik secara terdesentralisasi.

Karena itu, pengolahan sampah organik berbasis komunitas melalui pengomposan dan biokonversi BSF seharusnya diperkuat sebagai bagian dari sistem pengelolaan sampah, bukan ditempatkan hanya sebagai kegiatan tambahan atau program pemberdayaan masyarakat.

3. Perpres Nomor 97 Tahun 2017, Evaluasi pencapaian target nasional

Perpres 97/2017 menetapkan Jakstranas dengan target pada tahun 2025 berupa :

• Pengurangan sampah sebesar 30% dari timbulan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional.

• Penanganan sampah sebesar 70% dari timbulan sampah sebelum adanya kebijakan dan strategi nasional.

Perpres ini juga menekankan penguatan kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, keterlibatan masyarakat, insentif dan disinsentif, serta pengembangan teknologi yang ramah lingkungan dan tepat guna.

Pasal 10 mengatur indikator evaluasi yang antara lain mencakup penurunan timbulan sampah, peningkatan sampah yang didaur ulang dan dimanfaatkan kembali di sumber, peningkatan sampah terpilah, serta penurunan sampah yang diangkut ke TPA.

Catatan kritis PPMN :

Periode target Jakstranas 2017–2025 telah berakhir. Oleh karena itu, pemerintah perlu menyampaikan evaluasi terbuka mengenai pencapaian target pengurangan dan penanganan tersebut.

Jangan sampai kebijakan baru lebih berorientasi pada pembangunan kapasitas pengolahan sampah di hilir tanpa terlebih dahulu mengevaluasi keberhasilan maupun kegagalan kebijakan pengurangan sampah di hulu.

Kami memandang perlu adanya kesinambungan target nasional pasca-2025 dengan indikator yang lebih terukur, terutama pengurangan sampah organik di sumber.

4. Perpres Nomor 109 Tahun 2025, Teknologi energi harus menjadi bagian dari sistem, bukan menggantikan sistem

Perpres 109/2025 mengatur pengolahan sampah menjadi energi terbarukan melalui PSEL, bioenergi, bahan bakar minyak terbarukan, dan produk ikutan lainnya.

Kami mencermati beberapa hal :

1. Pasal 4 menetapkan kebutuhan pasokan sampah minimal 1.000 ton per hari untuk 

           penyelenggaraan PSEL. Persyaratan ini perlu dikaji dalam hubungannya dengan target 

           pengurangan sampah nasional.

2. Pasal 8 mensyaratkan pengintegrasian pembangunan PSEL ke dalam dokumen        perencanaan daerah dan rencana induk persampahan, serta pelaksanaan konsultasi 

           publik.

3. Pasal 27 mengatur PSE Bioenergi melalui     biomassa dan biogas. Ketentuan ini membuka ruang pengembangan energi berbasis pengolahan organik yang perlu dijabarkan lebih lanjut.

4. Perpres ini juga mengatur investasi, perizinan, dan pembelian listrik dalam jangka panjang. Karena itu, aspek transparansi, pengawasan lingkungan, dan kepentingan publik perlu dijamin.

Catatan kritis PPMN :

Kami memandang perlu adanya jaminan bahwa kebutuhan pasokan bahan baku PSEL tidak menciptakan ketergantungan terhadap timbulan sampah yang seharusnya dapat dikurangi.

Persyaratan pasokan untuk PSEL harus dipahami sebagai persyaratan teknis fasilitas tersebut, bukan alasan untuk mempertahankan produksi sampah.

Pengembangan PSE juga harus mempertimbangkan karakteristik sampah. Sampah organik dengan kadar air tinggi mempunyai karakteristik berbeda dari sampah residu yang memiliki nilai kalor untuk proses termal.

Dengan demikian, pemilahan dan pengolahan biologis perlu memperoleh tempat yang jelas sebelum residu diarahkan ke teknologi pengolahan energi.

II. PERSOALAN MENDASAR YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN DPR RI

Berdasarkan keterkaitan regulasi tersebut, kami menyampaikan lima persoalan mendasar.

1. Orientasi kebijakan masih perlu diperkuat dari hulu

Penanganan sampah tidak cukup dengan memperbesar kapasitas pengangkutan, TPA, maupun fasilitas pengolahan energi.

Pemerintah harus memastikan pengurangan timbulan sampah menjadi indikator utama keberhasilan kebijakan.

2. Belum optimalnya pengelolaan sampah organik dan food waste

Sampah organik, khususnya sisa makanan, memiliki karakteristik dan potensi pemanfaatan yang berbeda dari sampah residu.

Sampah tersebut dapat diolah melalui pengomposan, biokonversi BSF, biodigester, dan teknologi biologis lainnya.

Pengolahan di sumber dapat mengurangi beban pengangkutan, kebutuhan lahan TPA, serta potensi pembentukan emisi dari sampah organik yang membusuk di tempat pembuangan.

3. Ketimpangan perhatian terhadap komunitas pengolah

Investasi fasilitas pengolahan energi memperoleh kepastian kebijakan dan mekanisme pembiayaan tersendiri.

Sementara itu, komunitas pengolah sampah organik masih menghadapi berbagai hambatan, sepert i:

• Kesulitan memperoleh akses terhadap sumber sampah organik yang terpilah.

• Keterbatasan fasilitas dan lahan pengolahan.

• Belum adanya kepastian kemitraan dengan pemerintah dan produsen sampah.

• Hambatan perizinan dan legalitas kegiatan.

• Keterbatasan dukungan pembiayaan, pendampingan, serta pengembangan pasar hasil olahan.

Kondisi tersebut perlu menjadi perhatian agar transformasi pengelolaan sampah tidak hanya bertumpu pada investasi berskala besar.

4. Belum terintegrasinya sistem pengelolaan berdasarkan karakteristik sampah

Setiap jenis sampah memiliki karakteristik dan metode pengolahan yang berbeda.

Karena itu, kebijakan harus mengutamakan pemilahan, pemanfaatan kembali, pengolahan biologis, daur ulang materi, dan pengolahan residu sesuai karakteristiknya.

5. Perlunya evaluasi pembiayaan dan dampak lingkungan jangka panjang

Investasi pengolahan energi perlu dievaluasi dari aspek kelayakan teknis, biaya pengumpulan dan pengangkutan, pembiayaan daerah, emisi, residu, serta dampak sosial-ekologis.

Keberhasilan pengelolaan sampah tidak boleh hanya diukur dari kapasitas fasilitas yang dibangun, tetapi dari pengurangan beban lingkungan secara nyata.

III. SARAN DAN REKOMENDASI KEBIJAKAN PPMN

Berdasarkan landasan regulasi dan persoalan tersebut, kami mengajukan rekomendasi sebagai berikut.

1. Harmonisasi implementasi kebijakan persampahan nasional

Memastikan pelaksanaan Perpres 109/2025 selaras dengan prinsip pengurangan dan penanganan sampah dalam UU 18/2008, PP 81/2012, dan arah kebijakan Jakstranas.

2. Menetapkan pengolahan sampah organik di sumber sebagai prioritas

Pemerintah perlu memperkuat kewajiban pemilahan dan pengolahan sampah organik dari rumah tangga, pasar, restoran, hotel, sentra kuliner, kawasan komersial, dan sumber lainnya.

3. Mengembangkan sistem pengolahan organik berbasis komunitas

Mendorong pengembangan biokonversi BSF, pengomposan, biodigester, dan teknologi pengolahan biologis lainnya melalui dukungan regulasi, sarana prasarana, pendampingan teknis, serta pembiayaan.

4. Memberikan pengakuan kelembagaan kepada komunitas pengolah

Menempatkan komunitas sebagai mitra resmi pemerintah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, sesuai semangat peran masyarakat dalam UU 18/2008 dan PP 81/2012.

5. Menjamin akses komunitas terhadap sumber sampah organik

Membangun mekanisme kemitraan antara komunitas pengolah dengan produsen sampah organik, termasuk pasar, restoran, hotel, kawasan komersial, dan sentra kuliner.

6. Memberikan kemudahan perizinan dan insentif

Mengembangkan skema kemudahan legalitas, insentif fiskal maupun nonfiskal, dukungan fasilitas, dan kepastian usaha bagi komunitas serta pelaku pengolahan sampah organik.

7. Mendorong evaluasi pencapaian Jakstranas 2017–2025

Meminta pemerintah menyampaikan hasil evaluasi pencapaian target pengurangan 30% dan penanganan 70%, termasuk hambatan dan tindak lanjut kebijakan pasca-2025.

8. Memperkuat pengawasan investasi dan teknologi PSE

Memastikan bahwa penyelenggaraan PSEL maupun teknologi PSE lainnya tidak menghambat upaya pengurangan sampah, serta memenuhi prinsip kehati-hatian lingkungan, transparansi, dan kepentingan masyarakat.

IV. USULAN TINDAK LANJUT KEPADA BADAN ASPIRASI MASYARAKAT DPR RI

Sehubungan dengan hal tersebut, kami berharap Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dapat :

1. Menerima dan menelaah aspirasi serta rekomendasi PPMN sebagai bagian dari masukan masyarakat terhadap kebijakan persampahan nasional.

2. Memfasilitasi forum diskusi atau RDPU yang melibatkan komunitas pengolah sampah organik, organisasi lingkungan, akademisi, dan pemangku kepentingan terkait.

3. Mendorong evaluasi implementasi Perpres 109/2025 dengan memperhatikan konsistensinya terhadap UU 18/2008, PP 81/2012, dan Perpres 97/2017.

4. Mendorong pengawasan oleh komisi DPR RI yang membidangi lingkungan hidup dan energi sesuai kewenangannya.

5. Memfasilitasi komunikasi dengan kementerian/lembaga terkait untuk memperkuat kebijakan pengurangan dan pengolahan sampah organik di sumber.

6. Mendorong lahirnya kebijakan yang memberikan kepastian peran, kemitraan, dan keberpihakan kepada komunitas pengolah sampah organik.

V. PENUTUP

Kami menegaskan bahwa PPMN tidak sedang menolak teknologi pengolahan sampah menjadi energi. Teknologi tersebut dapat menjadi bagian dari solusi, khususnya untuk menangani sampah residu yang tidak dapat dimanfaatkan melalui proses lainnya.

Namun, kami berpandangan bahwa penyelesaian persoalan sampah tidak boleh berhenti pada pembangunan fasilitas pengolahan di hilir.

Negara telah memiliki landasan hukum yang cukup jelas untuk membangun sistem pengelolaan sampah dari hulu ke hilir. Tantangannya adalah bagaimana memastikan seluruh regulasi tersebut dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, dan memberikan ruang yang adil bagi masyarakat serta komunitas pelaku pengolahan.

Kami ingin menegaskan bahwa komunitas bukan sekadar objek sosialisasi, penerima bantuan, atau pelengkap program pemerintah. Komunitas merupakan bagian dari kapasitas sosial dan teknis yang dapat bekerja langsung di sumber timbulan sampah.

Karena itu, yang kami perjuangkan bukan proyek pengolahan maggot, melainkan perubahan sistem dan keberpihakan kebijakan agar pengurangan serta pengolahan sampah organik di sumber menjadi bagian utama dari strategi nasional.

Ada satu prinsip yang menjadi pegangan perjuangan PPMN :

"KERANNYA TUTUP DULU. SETELAH ITU, APA PUN BISA DILAKUKAN."

Artinya, sebelum terus memperbesar kapasitas pengangkutan dan pengolahan sampah di hilir, kita harus memastikan bahwa sampah yang sebenarnya dapat dicegah, dipilah, dan diolah sejak sumbernya tidak terus-menerus mengalir menuju TPA.

Demikian aspirasi dan rekomendasi ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Badan Aspirasi Masyarakat DPR RI dapat memberikan perhatian dan memfasilitasi tindak lanjut terhadap persoalan tersebut demi terwujudnya sistem pengelolaan sampah nasional yang berkeadilan, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan masyarakat serta kelestarian lingkungan.

Atas perhatian dan kesempatan yang diberikan, kami mengucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PAGUYUBAN PEGIAT MAGGOT NUSANTARA (PPMN)

Ketua,

MUHAMMAD ARDHI ELMEIDIAN

MATRIKS MASUKAN RESMI PASAL DEMI PASAL - Ranperda Provinsi Jawa Barat tentang Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah — Draft Juli 2026

 MATRIKS MASUKAN RESMI PASAL DEMI PASAL

Ranperda Provinsi Jawa Barat tentang Pemberdayaan Komunitas dalam Pengelolaan Sampah — Draft Juli 2026

Tujuan dokumen: bahan masukan substansi untuk pembahasan Ranperda. Rumusan merupakan usulan awal dan perlu harmonisasi dengan peraturan lebih tinggi, pembagian urusan pemerintahan, teknik perundang-undangan, serta ketentuan anggaran/pengadaan.

Prioritas: TINGGI = arah hulu, akses komunitas, pendanaan, kepastian prosedur atau risiko hukum; SEDANG = penguatan implementasi; RENDAH = penyempurnaan administratif/redaksional.

Pasal / ketentuan eksisting	Masalah	Usulan perubahan	Alasan	Prioritas
Pasal 1 Definisi Komunitas/PKPS mensyaratkan kegiatan sukarela.	Dapat mengecualikan komunitas pengolah yang memiliki pekerja, biaya operasi, atau model layanan.	Perluas definisi agar mencakup individu/kelompok/organisasi berbadan hukum atau tidak yang menjalankan pengurangan, pemilahan, penggunaan kembali, daur ulang, pengolahan, edukasi, pendampingan atau layanan terkait secara partisipatif dan berkelanjutan. Tambahkan definisi sampah organik, sampah makanan, dan pengolahan di sumber jika dipakai secara operasional.	Rekognisi harus mencakup pelaksana lapangan, bukan hanya kegiatan non-ekonomi.	TINGGI
Pasal 2 Asas memuat 3R dan prinsip partisipatif.	Prioritas pengolahan di sumber belum dinyatakan eksplisit.	Tambahkan asas pencegahan timbulan dan pengolahan di sumber sesuai hierarki pengelolaan sampah.	Menjadi pedoman bagi seluruh pasal pelaksanaan dan pendanaan.	TINGGI
Pasal 3 Maksud PKPS adalah penguatan komunitas secara partisipatif dan terintegrasi.	Belum menegaskan hasil hulu yang ingin dicapai.	Tambahkan frasa pengutamaan pengurangan/pengolahan di sumber dan pengurangan residu ke TPA.	Membuat orientasi hulu lebih operasional.	TINGGI
Pasal 4 Tujuan mencakup pengurangan sebelum sampah diangkut ke TPA.	Sampah organik dan sampah makanan tidak disebut eksplisit.	Tambahkan tujuan mengutamakan pencegahan, pemilahan, dan pengolahan di sumber, termasuk sampah organik dan sampah makanan, dengan metode yang memenuhi ketentuan teknis dan lingkungan.	Mengaitkan tujuan dengan sumber sampah yang dapat dikelola dekat titik timbul.	TINGGI
Pasal 5 Pengakuan dan kedudukan komunitas sebagai mitra strategis sudah diatur.	Belum ada penghubung jelas antara pengakuan dan akses program.	Nyatakan pengakuan sebagai dasar pertimbangan transparan dalam program, kemitraan, fasilitasi, dan pendanaan; tidak menggantikan izin yang diwajibkan.	Membuat pengakuan lebih bermakna dalam pelaksanaan.	SEDANG
Pasal 6 Daftar bentuk komunitas terbuka dan mengakui badan hukum maupun non-badan hukum.	Kelompok pengolah organik/penyedia layanan belum disebut sebagai contoh.	Tambahkan contoh kelompok pengolah organik, pengomposan, biokonversi dan penyedia layanan pengelolaan sampah.	Menghindari tafsir sempit terhadap jenis komunitas.	SEDANG
Pasal 7 Kegiatan mencakup pengurangan, pemilahan, daur ulang, pengolahan, edukasi dan pengawasan.	Metode pengolahan yang sesuai karakter sampah belum diberi contoh.	Sebut pengomposan, biokonversi dengan organisme pengurai seperti larva BSF, dan teknologi lain yang memenuhi persyaratan teknis, kesehatan, K3, dan lingkungan.	Mengakui BSF sebagai salah satu opsi, bukan satu-satunya teknologi.	TINGGI
Pasal 8 Hak komunitas mencakup fasilitasi, informasi, pendanaan, kemitraan dan sarana.	Tidak ada mekanisme transparansi, tenggat layanan, alasan penolakan, dan pengaduan.	Tambahkan kriteria terbuka, tenggat keputusan, alasan penolakan tertulis, dan mekanisme pengaduan/keberatan. Jangan jadikan badan hukum sebagai syarat umum kecuali diwajibkan untuk jenis bantuan tertentu.	Mencegah hak bersifat deklaratif dan komunitas kecil tersisih.	TINGGI
Pasal 9 Kewajiban meliputi pelaporan, akuntabilitas, K3, kesehatan dan lingkungan.	Beban pelaporan belum proporsional dengan skala komunitas.	Terapkan pelaporan proporsional; catat jumlah/jenis sampah masuk, hasil olahan dan residu sesuai skala kegiatan.	Menjaga akuntabilitas tanpa membebani komunitas kecil secara berlebihan.	SEDANG
Pasal 10 Ekosistem memuat komunitas, SDM, pranata, sarana-prasarana dan kegiatan.	Akses ke sumber sampah terpilah belum disebut.	Tambahkan kemitraan dengan penghasil sampah dan akses bahan baku terpilah sebagai unsur pendukung ekosistem.	Peralatan tanpa pasokan terpilah tidak menjamin operasi berkelanjutan.	SEDANG
Pasal 11 Sarana-prasarana meliputi alat pilah/olah/daur ulang, timbangan dan angkutan.	Kebutuhan pengendalian dampak, K3 dan pencatatan belum tampak.	Tambahkan sarana keselamatan, pengendalian bau/lindi/residu, penyimpanan dan pengukuran kinerja sesuai jenis kegiatan.	Bantuan perlu mendukung operasi yang aman dan bertanggung jawab.	SEDANG
Pasal 12 Tugas pemerintah menjamin PKPS yang baik dan berkelanjutan.	Mandat umum belum menegaskan orientasi hulu.	Tambahkan pengutamaan pengurangan/pengolahan di sumber dan pengurangan residu ke TPA.	Menyelaraskan tugas dengan tujuan kebijakan.	SEDANG
Pasal 13 Tugas meliputi edukasi, fasilitasi pengurangan/penanganan/pemanfaatan dan koordinasi.	Kemitraan dengan penghasil sampah skala besar belum eksplisit.	Sebut fasilitasi kemitraan komunitas dengan pasar, restoran, hotel, sentra kuliner, institusi dan penghasil sampah lain sesuai kewenangan.	Pemilahan dan pengolahan harus dimulai dari titik timbul sampah.	TINGGI
Pasal 14 Wewenang provinsi mencakup kebijakan, data, fasilitasi dan koordinasi lintas daerah.	Belum jelas fungsi standardisasi indikator dan data kinerja.	Tambahkan pedoman indikator PKPS, integrasi data sumber/komposisi/timbulan dan fasilitasi kemitraan lintas kabupaten/kota.	Peran provinsi penting untuk standar dan integrasi lintas wilayah.	SEDANG
Pasal 15 Wewenang kabupaten/kota paralel dengan provinsi.	Risiko tumpang tindih pedoman, basis data dan fasilitasi.	Perjelas pembagian fungsi; kabupaten/kota memimpin pelaksanaan lokal sesuai kewenangan dengan interoperabilitas data dan pedoman yang sah.	Mengurangi tumpang tindih tanpa mengurangi otonomi daerah.	SEDANG
Pasal 16 Koordinasi dan sinkronisasi sudah diatur.	Keluaran koordinasi belum terukur.	Tetapkan keluaran minimum: data terpadu, rencana kerja, kemitraan lintas daerah dan laporan indikator.	Koordinasi harus bisa dievaluasi.	SEDANG
Pasal 17 Perencanaan provinsi terintegrasi dengan dokumen pembangunan dan melibatkan masyarakat.	Belum mewajibkan data timbulan, komposisi, sumber, target dan indikator hasil.	Tambahkan dasar data terverifikasi, target tahunan, lokasi prioritas, pembiayaan dan indikator capaian.	Perencanaan harus berbasis masalah dan hasil.	TINGGI
Pasal 18 Perencanaan kabupaten/kota terintegrasi dengan dokumen daerah.	Belum tegas mewajibkan data lokal dan target pengolahan di sumber.	Tambahkan penggunaan data lokal yang diperbarui serta target pengurangan/pengolahan di sumber dan residu TPA.	Data Cekungan Bandung tidak boleh digeneralisasi ke seluruh Jawa Barat.	TINGGI
Pasal 19 Pelaksanaan melalui pengakuan, pembinaan, pemandirian dan sarana.	Pendampingan teknis operasional belum jelas.	Tambahkan pendampingan pemilahan, operasi pengolahan, pengendalian dampak, pencatatan, pemasaran dan kemitraan.	Dukungan tidak cukup hanya berupa alat atau pelatihan.	TINGGI
Pasal 20 Pengakuan melalui pendaftaran, verifikasi dan sistem informasi.	Belum ada prinsip tenggat dan proses sederhana.	Tambahkan prosedur mudah diakses, proporsional, status permohonan yang jelas dan tenggat layanan.	Administrasi seharusnya memudahkan komunitas.	SEDANG
Pasal 21 Klasifikasi berdasarkan jenjang dan wilayah.	Klasifikasi berpotensi dipakai sebagai pembatas hak.	Tegaskan klasifikasi untuk menyesuaikan pembinaan, bukan menutup akses terhadap fasilitasi dasar.	Komunitas pemula tetap perlu dukungan awal.	SEDANG
Pasal 22 Komunitas pemula/pembina dibedakan antara lain berdasarkan durasi, struktur dan kapasitas.	Masa kegiatan atau sertifikat berisiko menjadi syarat kaku.	Jadikan durasi salah satu indikator; nilai juga kinerja, dampak, keselamatan dan rencana peningkatan kapasitas.	Klasifikasi harus mendorong perkembangan, bukan mengecualikan komunitas baru.	SEDANG
Pasal 23 Komunitas tingkat provinsi ditentukan berdasarkan kegiatan lintas kabupaten/kota.	Kriteria anggota, cabang dan wilayah kerja perlu diperjelas.	Utamakan bukti kegiatan lintas daerah; jangan wajibkan cabang formal jika kemitraan lintas daerah dapat dibuktikan.	Menyesuaikan klasifikasi dengan pola kerja nyata.	RENDAH
Pasal 24 Komunitas kabupaten/kota bekerja di satu wilayah kabupaten/kota.	Belum jelas pembaruan klasifikasi saat kegiatan berkembang.	Nyatakan klasifikasi dapat diperbarui dan tidak menghalangi pengakuan awal.	Menjaga fleksibilitas administratif.	RENDAH
Pasal 25 Pendaftaran provinsi dilakukan setiap tahun.	Dapat menunda pengakuan komunitas baru dan membebani administrasi.	Buka pendaftaran sepanjang tahun; pembaruan data berkala dan verifikasi ulang bila ada perubahan material.	Meningkatkan akses dan efisiensi layanan.	SEDANG
Pasal 26 Verifikasi provinsi memeriksa dokumen, identitas, wilayah dan kegiatan.	Tidak ada tenggat, standar bukti, atau kesempatan melengkapi dokumen.	Tambahkan tenggat, daftar persyaratan terbuka, kesempatan memperbaiki kekurangan dan keputusan tertulis.	Menjamin kepastian prosedur.	SEDANG
Pasal 27 Yang belum lolos verifikasi dapat mengajukan kembali tahun berikutnya.	Masa tunggu terlalu lama dan tidak ada mekanisme keberatan.	Izinkan pengajuan kembali setelah kekurangan dilengkapi; sediakan mekanisme keberatan administratif.	Mencegah hambatan administratif selama satu tahun penuh.	TINGGI
Pasal 28 Gubernur menetapkan pengakuan berdasarkan usulan perangkat daerah.	Belum ada tenggat keputusan dan alasan penolakan.	Tambahkan tenggat penetapan, publikasi status, dan alasan tertulis untuk penolakan/penundaan.	Meningkatkan akuntabilitas.	SEDANG
Pasal 29 Teknis pengakuan provinsi diatur dengan Pergub.	Prinsip perlindungan pemohon berisiko seluruhnya ditunda.	Tetapkan prinsip minimum di Perda: proporsionalitas, tenggat, keterbukaan, perbaikan dan pengaduan.	Hak dasar sebaiknya dijamin dalam Perda.	SEDANG
Pasal 30 Pendaftaran kabupaten/kota dilakukan setiap tahun.	Periodisasi dan tenggat layanan belum jelas.	Selaraskan dengan Pasal 25: pendaftaran sepanjang tahun dan pembaruan berkala.	Konsistensi prosedur antartingkat pemerintahan.	SEDANG
Pasal 31 Verifikasi kabupaten/kota; ayat (6) merujuk Pasal 26.	Rujukan silang tampak keliru dan belum ada tenggat/keberatan.	Perbaiki rujukan ayat (6) agar mengacu pada hasil verifikasi Pasal 31; tambahkan tenggat, kesempatan melengkapi dan alasan tertulis.	Mencegah ketidakjelasan prosedur; perlu dicek kembali saat harmonisasi.	TINGGI
Pasal 32 Penetapan pengakuan oleh Bupati/Wali Kota; rujukan ayat perlu ditelaah.	Rujukan ayat tampak tidak konsisten dan tenggat belum ditentukan.	Periksa dan benahi rujukan ayat; tambahkan tenggat, publikasi status dan alasan tertulis.	Perbaikan teknik perundang-undangan dan kepastian layanan.	TINGGI
Pasal 33 Tata cara kabupaten/kota diatur dalam Perda kabupaten/kota.	Standar minimum bisa berbeda jauh antar daerah.	Tetapkan prinsip minimum di Perda provinsi; aturan lokal merinci pelaksanaan sesuai kewenangan.	Menjaga akses dasar yang lebih setara.	SEDANG
Pasal 34 Pembinaan dilakukan sesuai tingkat pemerintahan.	Belum eksplisit berbasis kebutuhan komunitas.	Tambahkan asesmen kebutuhan, risiko dan rencana peningkatan kapasitas.	Pembinaan lebih efektif bila sesuai kondisi lapangan.	RENDAH
Pasal 35 Pembinaan provinsi berupa pelatihan, beasiswa dan bentuk lain.	Belum jelas pendampingan operasi dan pengendalian dampak.	Tambahkan materi pemilahan, pengolahan sesuai jenis sampah, K3, bau/lindi/residu, pencatatan dan pemanfaatan hasil.	Menguatkan kapasitas teknis, bukan hanya administratif.	SEDANG
Pasal 36 Pembinaan kabupaten/kota berupa pelatihan, beasiswa dan bentuk lain.	Belum ada mekanisme pendampingan setelah pelatihan.	Tambahkan kunjungan lapangan dan konsultasi teknis pascapelatihan.	Operasi harian menentukan keberhasilan pengolahan.	SEDANG
Pasal 37 Pemandirian mencakup modal, pemasaran, kemitraan dan insentif perpajakan.	Biaya operasi berulang belum jelas; insentif pajak harus sesuai kewenangan.	Tambahkan fasilitasi biaya layanan/operasi melalui skema sah dan berbasis kinerja; ubah insentif perpajakan menjadi akses insentif fiskal sesuai kewenangan.	Komunitas dapat berhenti beroperasi jika hanya menerima alat/modal awal.	TINGGI
Pasal 38 Penerima dana APBD provinsi tidak dapat menerima bantuan APBD kabupaten/kota.	Larangan menyeluruh dapat menghalangi pendanaan komplementer.	Ubah menjadi larangan pendanaan ganda untuk komponen/keluaran/kegiatan yang sama; pendanaan komplementer untuk komponen berbeda diperbolehkan dengan pencatatan transparan dan sesuai hukum.	Mencegah duplikasi tanpa menghalangi kolaborasi.	TINGGI
Pasal 39 Pelaksanaan pemandirian provinsi diatur Pergub.	Skema biaya operasi dan dukungan berbasis kinerja bisa tertunda.	Tetapkan prinsip dukungan berbasis hasil dalam Perda; Pergub mengatur verifikasi dan tata cara.	Landasan substansi tidak sebaiknya hanya di aturan turunan.	SEDANG
Pasal 40 Pemandirian kabupaten/kota memuat modal, perpajakan, pemasaran dan kemitraan.	Biaya operasi dan batas kewenangan fiskal belum jelas; ada redaksi perangkat daerah yang perlu dibetulkan.	Tambahkan skema layanan/operasi berbasis kinerja sesuai aturan; selaraskan insentif fiskal dengan kewenangan; perbaiki redaksi perangkat daerah pada ayat (3).	Memperjelas keberlanjutan pendanaan dan pelaksana.	TINGGI
Pasal 41 Dukungan provinsi berupa bantuan sarana-prasarana dan fasilitasi kemitraan.	Pemeliharaan, keselamatan dan pengendalian dampak belum eksplisit.	Cakup pemeliharaan, K3, pengendalian dampak dan alat pencatatan sesuai kebutuhan serta aturan anggaran.	Sarana harus dapat dioperasikan secara aman dan berkelanjutan.	SEDANG
Pasal 42 Dukungan sarana-prasarana kabupaten/kota serupa Pasal 41.	Belum ada kriteria prioritas berdasarkan kebutuhan dan kinerja.	Tetapkan kriteria transparan: kebutuhan, kapasitas, sampah dikelola, keberlanjutan, kepatuhan dan pengurangan residu.	Menghindari bantuan yang hanya berorientasi pembelian alat.	SEDANG
Pasal 43 Kerja sama dapat dilakukan dengan pemerintah, usaha, pendidikan dan organisasi masyarakat.	Akses komunitas pada sumber sampah dan layanan pengolahan belum konkret.	Sebut kerja sama pemilahan di sumber, pasokan terpilah, pengolahan organik, pemanfaatan hasil, riset dan pendampingan sesuai aturan.	Menempatkan komunitas sebagai pelaksana nyata dalam sistem.	TINGGI
Pasal 44 Kerja sama kabupaten/kota berorientasi pada pengurangan sampah di hulu.	Belum memuat unsur perjanjian dan indikator hasil.	Wajibkan target, pembagian tanggung jawab, data dasar, pemilahan/pasokan, pembiayaan dan pelaporan.	Agar orientasi hulu dapat dievaluasi.	TINGGI
Pasal 45 Sistem informasi memuat data komunitas, SDM dan profil.	Tidak mengukur tonase, jenis/sumber sampah, hasil olahan, residu, kemitraan dan kinerja.	Tambahkan data jumlah/jenis/sumber sampah, metode, hasil, residu, kemitraan, dukungan dan indikator kepatuhan yang relevan; lindungi data pribadi.	Profil komunitas saja tidak membuktikan hasil pengelolaan.	TINGGI
Pasal 46 Penghargaan menilai inovasi, pengurangan, pembinaan dan praktik baik.	Belum jelas pembandingan yang adil antar komunitas dengan skala berbeda.	Tambahkan dampak terukur, kesinambungan, kepatuhan dan kategori penilaian yang sepadan.	Mencegah bias terhadap organisasi besar atau kegiatan yang mudah terlihat.	SEDANG
Pasal 47 Penilaian dapat melibatkan perangkat daerah, akademisi, praktisi dan masyarakat.	Pengungkapan kriteria dan konflik kepentingan belum tegas.	Publikasikan kriteria, tahapan dan ringkasan hasil; wajibkan pengelolaan konflik kepentingan penilai.	Meningkatkan kepercayaan dan akuntabilitas.	RENDAH
Pasal 48 Mekanisme penghargaan provinsi diatur Pergub.	Prinsip transparansi perlu dijamin dalam Perda.	Wajibkan aturan turunan memuat kriteria terbuka, indikator terukur, publikasi hasil dan kanal keberatan.	Memastikan aturan pelaksana memiliki standar minimum.	RENDAH
Pasal 49 Kabupaten/kota dapat memberi penghargaan dengan aturan daerah.	Indikator antardaerah mungkin tidak selaras.	Selaraskan indikator dasar dengan provinsi sambil memberi ruang penyesuaian lokal.	Memudahkan perbandingan dan pembelajaran lintas daerah.	RENDAH
Pasal 50 Pengawasan dilakukan sesuai kewenangan.	Aspek yang diawasi belum dirinci.	Sebut penggunaan dukungan, hasil pengurangan/pengolahan, residu, K3 dan kepatuhan lingkungan sesuai skala/risiko.	Pengawasan berorientasi hasil dan pencegahan dampak.	SEDANG
Pasal 51 Evaluasi tahunan menjadi dasar perbaikan program.	Indikator hasil dan tindak lanjut belum ditentukan.	Evaluasi tonase dicegah/diolah, residu ke TPA, keberlanjutan operasi, biaya per satuan bila tersedia, kepatuhan dan tindak lanjut.	Keberhasilan diukur dari hasil, bukan jumlah pelatihan atau alat.	TINGGI
Pasal 52 Pendanaan dari APBD dan sumber sah lain; mendorong TJSL.	Belum eksplisit mencakup biaya operasi rutin dan dukungan berbasis kinerja.	Nyatakan pendanaan dapat mendukung pendampingan, pemeliharaan, kemitraan layanan dan operasi yang sah/terukur; prioritaskan kinerja terverifikasi, kepatuhan dan pengurangan residu.	Keberlanjutan membutuhkan biaya operasi, bukan hanya modal awal.	TINGGI
Pasal 53 Pergub diwajibkan dalam 1 tahun; kabupaten/kota diwajibkan membuat Perda pelaksanaan dalam 3 tahun.	Kewajiban kabupaten/kota membuat Perda pelaksana perlu ditelaah dari aspek kewenangan dan otonomi daerah.	Pertahankan kewajiban Pergub; ubah ayat (2) menjadi kewajiban menyesuaikan kebijakan dan/atau menetapkan pengaturan sesuai kewenangan dan peraturan yang lebih tinggi. Finalisasi melalui harmonisasi hukum.	Mengurangi risiko melampaui kewenangan provinsi.	TINGGI
Pasal 54 Perda berlaku pada tanggal diundangkan.	Belum ada ketentuan transisi bagi komunitas yang sudah berjalan dan prosedur/sistem baru.	Tambahkan ketentuan peralihan sebelum pasal penutup: mekanisme pengakuan awal yang sederhana bagi komunitas eksisting serta tenggat kesiapan sistem informasi dan aturan pelaksana.	Menghindari kekosongan implementasi saat mulai berlaku.	SEDANG
Usulan tambahan lintas Pasal 8, 20, 25–29, 30–33 | Fasilitasi perizinan dan pemenuhan persyaratan	Komunitas dapat menghadapi proses perizinan/persetujuan teknis yang rumit, tidak jelas instansi penanggung jawabnya, atau tidak sebanding dengan skala kegiatannya. Pengakuan komunitas sendiri tidak otomatis menggantikan izin yang diwajibkan.	Tambahkan kewajiban pemerintah daerah memfasilitasi konsultasi awal, pemetaan jenis izin/persetujuan yang relevan, daftar persyaratan dan biaya resmi, koordinasi antarperangkat daerah, pendampingan pemenuhan persyaratan, serta informasi tenggat layanan dan kanal pengaduan. Terapkan pendekatan proporsional berdasarkan jenis, skala, kapasitas, dan risiko kegiatan. Tegaskan bahwa fasilitasi bukan pembebasan izin yang diwajibkan peraturan.	Mengurangi hambatan administratif bagi komunitas tanpa mengabaikan keselamatan, kesehatan, tata ruang, dan perlindungan lingkungan. Kepastian prosedur juga mencegah biaya informal dan penafsiran yang berbeda-beda.	TINGGI
Usulan tambahan lintas Pasal 10, 13–16, 43–44 | Akses komunitas ke produsen/penghasil S.O.D.	Komunitas pengolah S.O.D. dapat memiliki fasilitas dan kemampuan teknis, tetapi tidak memperoleh pasokan bahan baku terpilah yang stabil. Sebaliknya, produsen S.O.D. seperti pasar, restoran, hotel, sentra kuliner, dapur komersial, dan institusi belum tentu memiliki mitra pengolah yang terverifikasi.	Wajibkan pemerintah daerah memfasilitasi pencocokan (matching) antara komunitas pengolah dan produsen/penghasil S.O.D.; pendataan sumber dan volume; uji coba kemitraan; serta perjanjian yang memuat spesifikasi pemilahan, volume, jadwal, tanggung jawab, biaya/logistik, pencatatan, dan penanganan kontaminasi. Sediakan mekanisme akses yang transparan dan adil, termasuk bagi komunitas kecil yang memenuhi persyaratan. Untuk kerja sama lintas kabupaten/kota, provinsi memfasilitasi kesepakatan dan standar bersama.	Kepastian akses S.O.D. merupakan syarat keberlanjutan operasi. Kebijakan tidak cukup menyediakan alat; harus menghubungkan sumber bahan baku dengan kapasitas pengolahan yang sesuai. Pengiriman antardaerah hanya untuk S.O.D. terpilah sesuai spesifikasi dan kapasitas penerima, bukan pemindahan sampah campuran atau beban lingkungan.	TINGGI
Usulan tambahan lintas Pasal 19, 37, 40–44 | Hilirisasi dan akses pasar produk olahan	Pemberdayaan berisiko berhenti pada bantuan alat atau produksi, sementara hasil olahan—misalnya kompos, produk turunan biokonversi BSF, atau bahan yang dapat dimanfaatkan sesuai standar—belum memiliki jalur pasar dan pembeli yang jelas.	Tambahkan fasilitasi hilirisasi berupa pendampingan mutu dan konsistensi produk, pengujian/sertifikasi jika dipersyaratkan, pengemasan dan informasi produk, temu usaha dengan calon pembeli, kemitraan offtake, promosi melalui kanal pemerintah/mitra, akses pembiayaan usaha, serta pengembangan penggunaan produk sesuai ketentuan teknis. Dorong pengadaan atau pemanfaatan produk oleh instansi/mitra pemerintah hanya sepanjang memenuhi standar, kebutuhan, dan aturan pengadaan yang berlaku.	Hilirisasi membantu menciptakan pendapatan berulang, meningkatkan nilai guna hasil pengolahan, dan mengurangi ketergantungan komunitas pada bantuan awal. Dukungan harus berbasis kelayakan dan kepatuhan, bukan menjamin pembelian tanpa dasar atau mengabaikan standar produk.	TINGGI
Usulan tambahan lintas Pasal 8, 19, 37, 41–42, 45, 51–52 | Paket dukungan ekosistem komunitas	Dukungan yang terpisah-pisah—misalnya pelatihan tanpa pasokan, alat tanpa biaya operasi, atau produksi tanpa pembeli—tidak membentuk usaha pengelolaan yang berkelanjutan.	Atur fasilitasi terpadu sesuai kebutuhan komunitas, yang dapat mencakup: (a) kemudahan prosedur dan konsultasi perizinan; (b) akses S.O.D. terpilah dari produsen; (c) sarana dan pendampingan teknis; (d) pembiayaan operasi/layanan yang sah dan berbasis kinerja; (e) akses pasar dan hilirisasi; serta (f) pencatatan volume masuk, hasil olahan, residu, produk terjual/dimanfaatkan, biaya, dan dampak lingkungan. Pelaksanaan tetap mengikuti kewenangan dan ketentuan anggaran yang berlaku.	Memindahkan fokus dari bantuan parsial ke rantai nilai yang utuh: sumber terpilah, pengolahan aman, produk yang memenuhi syarat, pasar, dan pengukuran hasil.	TINGGI

ENAM AGENDA SUBSTANTIF YANG PALING PERLU DIPERTAHANKAN

1. Pengutamaan pencegahan, pemilahan, dan pengolahan sampah di sumber, terutama sampah organik dan sampah makanan (Pasal 1–4, 7, 13, 17–19).

2. Pengakuan atas teknologi sesuai karakteristik sampah, termasuk pengomposan dan biokonversi BSF, tanpa mengunci pilihan pada satu teknologi (Pasal 7).

3. Komunitas sebagai mitra pelaksana melalui akses ke sampah terpilah, kemitraan dengan penghasil sampah, dan pendampingan teknis (Pasal 8, 13, 19, 43–44).

4. Larangan pendanaan ganda hanya untuk komponen/keluaran yang sama, bukan larangan total bantuan dari dua tingkat APBD (Pasal 38).

5. Data kinerja, evaluasi berbasis hasil, dan dukungan biaya operasi yang sah serta terukur (Pasal 45, 51–52).

Fasilitasi ekosistem usaha komunitas: prosedur perizinan yang mudah dan proporsional, akses kemitraan dengan produsen S.O.D., serta hilirisasi dan akses pasar produk olahan (Pasal 8, 10, 13, 19–29, 37, 43–45, 51–52).

Catatan data: Inventarisasi food waste DLH Jawa Barat tahun 2022 untuk Cekungan Bandung dapat dipakai sebagai bukti kontekstual wilayah tersebut, tetapi tidak boleh dianggap mewakili seluruh Jawa Barat tanpa data yang representatif dan metodologi yang dapat diverifikasi.

Catatan legal: Usulan yang menyentuh pembagian kewenangan, pendanaan APBD, insentif fiskal, dan kewajiban pembentukan Perda kabupaten/kota perlu diperiksa oleh perancang peraturan perundang-undangan sebelum diajukan sebagai rumusan final.

PENGUATAN TAMBAHAN: EKOSISTEM USAHA KOMUNITAS

• Kemudahan perizinan berarti prosedur yang jelas, proporsional, terkoordinasi, dan didampingi—bukan penghapusan izin yang diwajibkan.

• Akses klien/penghasil S.O.D. perlu difasilitasi melalui pendataan, pencocokan mitra, standar pemilahan, perjanjian pasokan, serta kejelasan biaya dan tanggung jawab.

• Hilirisasi perlu menghubungkan hasil olahan dengan standar mutu, calon pembeli, kemitraan offtake, promosi, dan pembiayaan usaha; tidak cukup berhenti pada pelatihan produksi.

• Untuk aliran S.O.D. lintas kabupaten/kota, pemilahan dilakukan sedekat mungkin dengan sumber; pengolahan dapat ditempatkan di lokasi yang paling sesuai setelah kapasitas, tata ruang, lingkungan, transportasi, dan penerimaan masyarakat diperiksa. Daerah penerima tidak boleh dijadikan lokasi pemindahan beban.