Rabu, 10 Juni 2026

Dari Jakstranas ke Sarimukti : Ketika Pengurangan Menjadi Slogan dan Krisis Sampah Terus Berulang

Dari Jakstranas ke Sarimukti: Ketika Pengurangan Menjadi Slogan dan Krisis Sampah Terus Berulang

Oleh: Muhammad Ardhi Elmeidian (Ketua Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara, Anggota Tim Advokasi Persampahan (TAP) WALHI Jawa Barat)

Bandung Raya kembali berada di persimpangan jalan. Ancaman penuhnya TPA Sarimukti, pembatasan ritasi sampah, hingga potensi krisis layanan persampahan mengingatkan publik bahwa persoalan sampah belum pernah benar-benar terselesaikan.

Bagi sebagian orang, persoalan ini terlihat sebagai masalah teknis: kurangnya kapasitas TPA, terbatasnya armada pengangkut, atau lambatnya pembangunan fasilitas pengolahan. Namun jika ditelusuri lebih dalam, krisis yang terjadi sesungguhnya memperlihatkan persoalan yang jauh lebih mendasar: kegagalan paradigma dalam memahami sampah.

Sarimukti bukanlah sumber masalah. Ia hanyalah cermin yang memantulkan kelemahan sistem persampahan Indonesia secara keseluruhan.

Negara Sudah Punya Kebijakan, Tetapi Mengapa Krisis Terus Berulang?

Sejak tahun 2017 pemerintah sebenarnya telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah (Jakstranas).

Di dalamnya ditetapkan target nasional yang cukup progresif :

30% pengurangan sampah;
70% penanganan sampah;

pada tahun 2025.

Jika diperhatikan secara seksama, sesungguhnya Jakstranas mengandung filosofi yang sangat penting.

Pemerintah mengakui bahwa persoalan sampah tidak cukup diselesaikan hanya dengan mengelola sampah yang sudah ada. Karena itu pengurangan ditempatkan sebagai salah satu pilar utama.

Artinya, negara sejak awal memahami bahwa:

solusi terbaik bukanlah mengolah sampah sebanyak mungkin, melainkan mencegah sampah sebanyak mungkin.

Namun setelah hampir satu dekade berjalan, muncul pertanyaan yang layak diajukan:

Jika Jakstranas telah berjalan sejak 2017, mengapa TPA terus penuh?

Mengapa kota-kota masih berulang kali mengalami darurat sampah?

Mengapa Sarimukti kini menghadapi ancaman yang sama seperti yang pernah dialami Bantargebang?

Ironi Jakstrada: Ketika Angka Berhasil, tetapi Sampah Tetap Menumpuk

Berbagai daerah telah menyusun Jakstrada sebagai turunan Jakstranas. Laporan capaian pengurangan dan penanganan sampah terus dipublikasikan.

Di atas kertas, berbagai indikator tampak bergerak ke arah yang positif.

Namun realitas di lapangan menunjukkan cerita yang berbeda. Bandung Raya masih bergantung pada Sarimukti. Ketika ritasi dibatasi, sampah segera menumpuk. Ketika TPA mengalami gangguan, sistem langsung terguncang.

Fenomena ini menunjukkan adanya paradoks besar : keberhasilan administratif tidak selalu berarti keberhasilan ekologis.

Karena dalam praktiknya, sebagian besar indikator masih berfokus pada berapa banyak sampah yang berhasil ditangani, bukan berapa banyak sampah yang berhasil dicegah.

Pengurangan dan Penanganan: Dua Hal yang Berbeda

Persoalan ini berawal dari kaburnya perbedaan antara pengurangan dan penanganan.

Pengurangan berarti:

mencegah sampah lahir;
mengurangi food waste;
mengubah pola konsumsi;
melakukan pemilahan di sumber;
mengolah organik di tingkat rumah tangga, pasar, dan kawasan komersial.

Sedangkan penanganan berarti:

mengumpulkan;
mengangkut;
memindahkan;
mengolah;
atau membuang sampah yang sudah muncul.

Dengan kata lain:

Pengurangan menyelesaikan penyebab.
Penanganan menyelesaikan akibat.

Masalahnya, perhatian publik maupun investasi pemerintah selama ini lebih banyak diarahkan pada penanganan.

Negara Masih Berpikir Hilir

Kecenderungan tersebut terlihat dari arah kebijakan yang berkembang dalam beberapa tahun terakhir.

Ketika terjadi krisis sampah, solusi yang paling sering muncul adalah:

PLTSa/PSEL;
RDF;
perluasan TPA;
teknologi pengolahan;
armada pengangkutan;
fasilitas hilir lainnya.

Sampah diposisikan sebagai sumber energi dan komoditas ekonomi yang harus diolah. Secara teknis pendekatan ini tampak modern.

Namun terdapat pertanyaan mendasar:

Mengapa negara lebih sibuk mengelola sampah yang sudah ada dibanding mencegah sampah yang akan muncul?

Padahal data Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional (SIPSN) menunjukkan bahwa sekitar 60 persen timbulan sampah Indonesia adalah sampah organik.

Di kawasan perkotaan seperti Cekungan Bandung, inventarisasi food waste bahkan menunjukkan dominasi yang lebih tinggi.

Yang menarik, penimbul terbesar bukan hanya rumah tangga, tetapi juga kawasan komersial, restoran, pasar, dan aktivitas ekonomi perkotaan.

Artinya : sebagian besar persoalan sampah sebenarnya lahir dari ruang hidup sehari-hari, bukan di TPA.

Sarimukti dan Bantargebang: Dua Nama, Satu Pelajaran

Krisis Sarimukti seharusnya dibaca sebagai bagian dari sejarah panjang pengelolaan sampah Indonesia.

Sebelumnya Indonesia telah berkali-kali memperoleh peringatan dari TPA Bantargebang.

Gunungan sampah yang terus meninggi, ancaman longsor, pencemaran lindi, emisi gas metana, dan konflik sosial menunjukkan bahwa setiap TPA pada akhirnya memiliki batas fisik dan ekologis.

Ketika volume sampah terus meningkat, solusi yang selalu muncul hampir sama:

memperluas lahan;
menambah kapasitas;
meninggikan timbunan;
membangun fasilitas baru.

Namun pengalaman Bantargebang menunjukkan bahwa kapasitas tambahan hanya menunda krisis.

Sarimukti hari ini sesungguhnya sedang mengulang pelajaran yang sama. Nama TPA boleh berbeda. Lokasinya boleh berbeda. Tetapi akar masalahnya tetap identik.

Selama sistem masih bertumpu pada logika kumpul–angkut–buang, maka setiap TPA baru hanya sedang menunggu waktunya untuk mengalami krisis yang sama.

Mitos Besar Bernama PLTSa

Di tengah krisis tersebut, pemerintah semakin mendorong pembangunan PLTSa atau PSEL sebagai solusi utama.

Konsepnya sederhana : sampah diubah menjadi energi listrik. Secara teori terdengar menarik. Namun pengalaman berbagai daerah menunjukkan bahwa realitasnya jauh lebih rumit.

Berbagai proyek PLTSa di Indonesia menghadapi hambatan serius:

persoalan keekonomian;
biaya investasi yang sangat besar;
tarif listrik;
pasokan sampah;
persoalan teknologi;
serta resistensi lingkungan.

Proyek-proyek yang direncanakan di berbagai daerah, termasuk Bali dan sejumlah kota lainnya, mengalami berbagai bentuk keterlambatan dan hambatan implementasi.

Bahkan di lokasi yang telah lama memanfaatkan energi dari sampah seperti Bantargebang, persoalan mendasar tetap tidak terselesaikan: timbulan sampah terus bertambah.

Hal ini menunjukkan bahwa teknologi memang dapat membantu mengurangi dampak, tetapi tidak mampu menghentikan produksi sampah itu sendiri.

Paradoks PLTSa/PSEL

Di sinilah muncul paradoks yang jarang dibahas.

PLTSa membutuhkan pasokan sampah yang stabil agar tetap ekonomis.

Sementara kebijakan pengurangan sampah menginginkan timbulan sampah terus menurun.

Artinya terdapat ketegangan yang inheren : di satu sisi sampah harus dikurangi, di sisi lain fasilitas membutuhkan sampah sebagai bahan bakar.

Paradoks ini memperlihatkan bahwa teknologi tidak dapat dijadikan fondasi utama sistem persampahan.

Fondasi utama harus tetap berada pada pengurangan di sumber. Karena sampah yang paling murah diolah adalah sampah yang tidak pernah lahir.

Karbon: Paradoks Baru Pengelolaan Sampah

Belakangan muncul agenda baru berupa perdagangan karbon dan ekonomi hijau.

Pemerintah mulai berbicara mengenai:

net zero emission;
offset karbon;
perdagangan karbon;
Waste to Energy;
ekonomi sirkular.

Tujuannya tentu baik.

Namun muncul pertanyaan yang jarang diajukan,

“Bagaimana mungkin emisi dapat ditekan jika sumber timbulan sampah terus bertambah?”

Sebagian besar emisi sektor limbah berasal dari pembusukan sampah organik yang menghasilkan gas metana di TPA.

Artinya strategi pengurangan emisi yang paling murah, paling efektif, dan paling permanen sebenarnya adalah:

mengurangi food waste;
mengolah organik di sumber;
mencegah sampah masuk TPA.

Sayangnya, yang lebih sering dibicarakan adalah bagaimana menghitung karbon setelah sampah muncul, bukan bagaimana mencegah sampah itu sendiri.

Ketika Masyarakat Bergerak Lebih Cepat daripada Sistem

Paradoks terbesar justru terlihat di tingkat masyarakat.

Jauh sebelum negara berbicara mengenai perdagangan karbon dan ekonomi sirkular, banyak komunitas telah melakukan aksi nyata:

pengomposan;
budidaya maggot BSF;
bank sampah;
TPS3R;
pemilahan mandiri;
pengurangan food waste.

Mereka bekerja langsung pada sumber masalah.

Setiap kilogram sampah organik yang berhasil dikomposkan berarti:

mengurangi residu;
mengurangi biaya angkut;
memperpanjang umur TPA;
sekaligus mengurangi emisi metana.

Namun kontribusi ini sering kali tidak memperoleh dukungan yang sebanding.

Banyak komunitas menghadapi:

keterbatasan pendanaan;
minim insentif;
dukungan kebijakan yang lemah;
dan pengakuan yang rendah dalam sistem formal.

Ironisnya, negara tampak lebih mudah mengalokasikan anggaran besar untuk proyek hilir dibanding memperkuat gerakan masyarakat yang bekerja langsung mengurangi timbulan.

Krisis Sampah adalah Krisis Cara Berpikir

Pada akhirnya, persoalan sampah di Indonesia bukan semata persoalan teknologi. Bukan pula persoalan regulasi.

Indonesia memiliki regulasi. Indonesia memiliki teknologi. Indonesia memiliki target nasional. Indonesia memiliki komunitas yang bergerak. Yang belum berubah adalah paradigma.

Selama keberhasilan masih diukur dari:

berapa ton sampah diangkut;
berapa ton sampah diolah;
berapa besar fasilitas dibangun;

maka kita hanya akan memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain.

Sudah saatnya indikator utama diubah menjadi:

berapa sampah berhasil dicegah;
berapa food waste berhasil dikurangi;
berapa residu tidak masuk TPA;
berapa emisi dicegah sejak sumbernya.

Karena Bantargebang telah memberi pelajaran.

Sarimukti telah memberi peringatan.

Dan berbagai proyek PLTSa telah menunjukkan bahwa teknologi tidak mampu menggantikan pengurangan.

Kita tidak kekurangan teknologi. Kita tidak kekurangan solusi. Kita tidak kekurangan komunitas. Yang masih kurang adalah keberanian untuk berpindah dari paradigma hilir menuju paradigma hulu.

Jumat, 08 Mei 2026

Sarimukti Ditutup, Ilusi Itu Runtuh

(Muhammad Ardhi Elmeidian, Ketua Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara)

Penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti bukan sekadar peristiwa teknis dalam sistem persampahan. Ia adalah momen yang membongkar sesuatu yang selama ini tersembunyi: rapuhnya fondasi pengelolaan sampah perkotaan, khususnya di Kota Bandung.

Selama bertahun-tahun, kota ini tampak “bersih”. Sampah diangkut setiap hari, jalanan relatif terjaga, dan sistem seolah berjalan normal. Namun normalitas itu ternyata semu. Ia bergantung pada satu titik: Sarimukti.

Ketika akses ke Sarimukti terganggu atau dibatasi, realitas yang sesungguhnya langsung muncul ke permukaan. Sampah menumpuk di Tempat Penampungan Sementara (TPS), ritasi pengangkutan terhenti, dan kota dalam hitungan hari berubah menjadi ruang yang dipenuhi limbah.

Peristiwa ini menunjukkan satu hal yang sangat mendasar:

Bandung tidak memiliki sistem persampahan yang mandiri. Ia hanya memiliki sistem pemindahan sampah.

Ketergantungan yang Tak Pernah Diakui

Sarimukti selama ini berfungsi sebagai “katup pengaman” bagi kota. Selama katup itu terbuka, semua persoalan di hulu tidak pernah benar-benar terasa. Sampah diproduksi, diangkut, lalu “hilang” di TPA. Masalah dianggap selesai.

Padahal yang terjadi hanyalah perpindahan lokasi masalah.

Ketika Sarimukti ditutup, ketergantungan itu langsung terlihat. Kota tidak memiliki kapasitas cukup untuk mengolah sampahnya sendiri. Selisih antara timbulan dan kapasitas pengolahan menjadi nyata. Dalam kondisi normal saja, masih ada ratusan ton sampah per hari yang tidak tertangani secara optimal. Tanpa Sarimukti, angka itu melonjak drastis.

Di sinilah ilusi itu runtuh.

Krisis yang Sebenarnya Sudah Lama Ada

Seringkali penutupan TPA dipandang sebagai penyebab krisis. Padahal, ia lebih tepat disebut sebagai pemicu yang mempercepat krisis yang sudah lama terbentuk.

Produksi sampah kota terus meningkat, didorong oleh pertumbuhan konsumsi, perubahan gaya hidup, dan ekspansi aktivitas ekonomi. Data menunjukkan bahwa sebagian besar timbulan sampah didominasi oleh limbah organik, khususnya sisa makanan. Di kawasan perkotaan seperti Bandung, sumber utamanya justru berasal dari aktivitas konsumsi harian dan sektor komersial seperti pasar dan restoran.

Artinya, masalah utama sebenarnya tidak berada di TPA.

Masalah utama berada di ruang hidup sehari-hari.

Namun selama ini, intervensi kebijakan lebih banyak diarahkan ke hilir: menambah armada, meningkatkan kapasitas pembuangan, dan mendorong teknologi pengolahan. Sementara itu, upaya di hulu—pengurangan timbulan, perubahan perilaku, dan pengendalian konsumsi—tidak berkembang secara signifikan.

Akibatnya, sistem menjadi tidak seimbang: produksi sampah terus meningkat, sementara kapasitas pengelolaan hanya mengejar dari belakang.

Mahal di Hilir, Lemah di Hulu

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah semakin agresif mendorong proyek Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL/PLTSa). Proyek-proyek ini dipromosikan sebagai solusi modern bagi krisis sampah perkotaan.

Namun ada pertanyaan yang jarang diajukan secara serius:

Mengapa negara begitu siap menggelontorkan investasi triliunan rupiah untuk teknologi hilir, tetapi sangat minim mendukung pengurangan di tingkat sumber?

PSEL membutuhkan:

investasi sangat besar,
teknologi tinggi,
biaya operasional mahal,
serta skema subsidi dan tipping fee jangka panjang.

Ironisnya, berbagai proyek PLTSa di Indonesia justru banyak yang berjalan lambat, tertunda, bahkan mangkrak. Sebagian besar menghadapi persoalan klasik: biaya tinggi, tata kelola rumit, kepastian pasokan sampah, hingga konflik regulasi.

Namun di saat yang sama, berbagai inisiatif masyarakat yang sebenarnya bekerja langsung di hulu justru berkembang dengan dukungan yang sangat minim.

Komunitas melakukan pengomposan mandiri.
Warga membangun bank sampah.
Peternak mengembangkan maggot BSF untuk mengolah sampah organik.
Kelompok masyarakat mengedukasi pemilahan dari rumah ke rumah.

Mereka bekerja dengan biaya jauh lebih kecil, langsung menyasar sumber timbulan, dan dalam banyak kasus berhasil mengurangi residu secara nyata.

Tetapi gerakan-gerakan ini sering berjalan sendirian.

Tidak mendapatkan dukungan fiskal memadai.
Tidak menjadi prioritas investasi nasional.
Bahkan seringkali hanya diposisikan sebagai pelengkap simbolik.

Padahal jika sebagian kecil saja dari anggaran proyek hilir dialihkan untuk memperkuat pengurangan di sumber, dampaknya bisa jauh lebih luas dan berkelanjutan.

Ketika Teknologi Menjadi Jalan Pintas

Masalahnya bukan berarti teknologi tidak diperlukan. Teknologi tetap penting, terutama untuk menangani residu akhir yang memang tidak dapat dikurangi lagi.

Namun teknologi seharusnya menjadi lapisan terakhir, bukan fondasi utama sistem.

Ketika teknologi ditempatkan di pusat kebijakan, sementara sumber masalah tidak disentuh, maka yang terjadi hanyalah penciptaan ilusi baru: seolah-olah krisis dapat diselesaikan tanpa mengubah perilaku dan sistem konsumsi.

Padahal kenyataannya:

food waste terus meningkat,
budaya konsumtif terus diproduksi,
sampah kemasan terus bertambah,
dan pola hidup instan semakin mengakar.

Dalam kondisi seperti ini, teknologi sehebat apapun hanya akan berfungsi sebagai penunda krisis.

Ketika Sistem Dipaksa Berubah

Menariknya, penutupan Sarimukti juga menghasilkan efek yang berbeda: ia memaksa perubahan.

Pemerintah daerah mulai mempercepat pengolahan di tingkat lokal. Target pengolahan mandiri meningkat. Inisiatif seperti pengomposan, pengolahan berbasis maggot, dan desentralisasi pengelolaan mulai mendapat perhatian lebih serius.

Namun perubahan ini terjadi bukan karena desain kebijakan yang matang, melainkan karena tekanan krisis.

Dengan kata lain, sistem baru mulai bergerak ketika sistem lama tidak lagi bisa dipertahankan.

Pelajaran yang Terlalu Mahal

Dari peristiwa ini, ada satu pelajaran penting yang seharusnya tidak diabaikan:

Sistem persampahan yang bergantung pada satu titik pembuangan adalah sistem yang secara inheren rapuh.

Selama pendekatan yang digunakan masih berorientasi pada hilir—bagaimana mengangkut, memindahkan, dan membuang—maka krisis serupa akan terus berulang.

Sebaliknya, jika ingin membangun sistem yang tahan terhadap krisis, maka fokus harus bergeser ke hulu: bagaimana mengurangi timbulan sejak awal.

Ini berarti mengintervensi sumber utama:

food waste di sektor komersial,
pola konsumsi masyarakat,
sistem distribusi pangan,
serta perilaku sehari-hari.

Tanpa perubahan di level ini, setiap solusi di hilir hanya akan menjadi penyangga sementara.

Penutup

Penutupan Sarimukti seharusnya tidak dipandang sebagai gangguan sementara yang harus segera “dinormalkan kembali”. Ia harus dibaca sebagai sinyal bahwa sistem lama sudah tidak lagi memadai.

Jika respons yang diambil hanya berusaha mengembalikan kondisi seperti semula, maka kita hanya sedang memperpanjang siklus krisis yang sama.

Namun jika peristiwa ini dijadikan titik balik untuk mengubah paradigma—dari mengelola ke mencegah—maka krisis ini justru bisa menjadi awal dari perbaikan yang lebih mendasar.

Pada akhirnya,

kita sebenarnya tidak kekurangan teknologi.
Kita tidak kekurangan komunitas.
Kita juga tidak kekurangan inovasi.
Yang masih kurang adalah keberanian untuk mengubah cara berpikir.

Dan selama cara berpikir itu tidak berubah, maka proyek-proyek mahal akan terus dibangun, sementara akar persoalannya tetap tumbuh di tempat yang sama: dalam pola hidup dan sistem konsumsi kita sehari-hari.

Kamis, 09 April 2026

Persoalan Sampah, Teknologi, dan Kegagalan Cara Berpikir

Oleh: (Muhammad Ardhi Elmeidian, Ketua Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara)

Cp. 0817215149

Krisis sampah di Indonesia bukanlah fenomena baru. Tumpukan di Tempat Pembuangan Akhir (TPA), keterbatasan armada pengangkutan, hingga konflik sosial di sekitar lokasi pembuangan telah berulang kali terjadi. Namun di balik semua itu, terdapat satu pertanyaan mendasar yang jarang diajukan secara jujur: apakah kita sedang menyelesaikan masalah, atau sekadar menundanya?

Berbagai kebijakan telah dilahirkan. Melalui Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017, pemerintah menargetkan pengelolaan sampah nasional sebesar 100 persen, dengan komposisi 30 persen pengurangan dan 70 persen penanganan. Secara administratif, target ini tampak rasional. Namun jika dibaca lebih dalam, ia justru mengungkap arah berpikir yang problematik: mayoritas solusi ditempatkan pada wilayah hilir—yakni pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan.

Pendekatan ini semakin ditegaskan dalam kebijakan terbaru, termasuk Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2025 yang mendorong pengolahan sampah berbasis teknologi, seperti Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa). Dalam kerangka ini, sampah tidak lagi dilihat sebagai masalah yang harus dicegah, melainkan sebagai sumber daya yang harus diolah.

Sekilas, pendekatan ini terdengar progresif. Namun di sinilah letak paradoksnya.

Sampah tidak pernah lahir di hilir. Ia muncul dari hulu—dari cara manusia memproduksi, mendistribusikan, dan mengonsumsi barang. Ketika kebijakan justru memperbesar kapasitas hilir, yang terjadi bukanlah penyelesaian, melainkan reposisi masalah. Sistem dibangun untuk mengelola sampah, bukan untuk mengurangi keberadaannya.

Data dari Sistem Informasi Pengelolaan Sampah Nasional menunjukkan bahwa sekitar 60 persen timbulan sampah di Indonesia adalah sampah organik. Di kawasan perkotaan seperti Cekungan Bandung, komposisi ini bahkan didominasi oleh limbah makanan (food waste) yang berasal dari aktivitas konsumsi harian. Lebih jauh lagi, sumber utama timbulan tersebut bukan hanya rumah tangga, tetapi justru sektor komersial seperti pasar, restoran, dan kawasan usaha.

Artinya, sebagian besar persoalan sampah sebenarnya terjadi jauh sebelum ia sampai ke TPA.

Namun dominasi ini tidak diikuti dengan intervensi kebijakan yang memadai di tingkat sumber. Tidak ada perubahan signifikan dalam pola konsumsi, distribusi pangan, maupun perilaku pasar. Yang terjadi justru sebaliknya: budaya konsumtif dan serba instan terus diproduksi dan direproduksi oleh sistem ekonomi modern, tanpa diimbangi kesadaran akan konsekuensi ekologisnya.

Dalam kondisi seperti ini, teknologi tidak pernah benar-benar menjadi solusi. Ia hanya berfungsi sebagai alat untuk mengelola konsekuensi, bukan menghilangkan penyebab. Bahkan dalam beberapa kasus, teknologi justru menciptakan ketergantungan baru: sistem membutuhkan sampah sebagai bahan bakar, sehingga keberadaan sampah menjadi sesuatu yang “dipertahankan”.

Di titik inilah kita harus berani mengakui bahwa persoalan sampah bukan semata persoalan teknis, melainkan persoalan cara berpikir.

Selama indikator keberhasilan masih diukur dari seberapa banyak sampah yang dapat diangkut atau diolah, maka sistem akan terus bergerak ke arah yang sama: memperbesar kapasitas hilir. Sebaliknya, pengurangan di sumber akan selalu menjadi pelengkap, bukan prioritas.

Pemerintah daerah sebenarnya mulai menunjukkan inisiatif ke arah yang berbeda. Berbagai inovasi seperti pengomposan, pengolahan berbasis maggot, hingga desentralisasi pengelolaan mulai berkembang. Namun tanpa dukungan struktural dari pemerintah pusat—baik dalam bentuk kebijakan fiskal, regulasi, maupun perubahan indikator kinerja—inisiatif ini sulit berkembang secara sistemik.

Akibatnya, kita terjebak dalam siklus yang sama: TPA penuh, krisis terjadi, teknologi didorong, kapasitas ditambah, lalu krisis kembali muncul.

Jika tidak ada perubahan paradigma, pola ini akan terus berulang.

Yang dibutuhkan saat ini bukan sekadar inovasi teknologi, melainkan transformasi cara berpikir. Sampah harus dipahami sebagai konsekuensi dari sistem produksi dan konsumsi, bukan sekadar objek pengelolaan. Fokus kebijakan harus bergeser dari “bagaimana mengolah sampah” menjadi “bagaimana mencegahnya sejak awal”.

Ini berarti intervensi harus diarahkan pada:

pengurangan food waste di sektor komersial
perbaikan sistem distribusi pangan
regulasi terhadap pola produksi dan konsumsi
serta pembentukan kesadaran kolektif masyarakat secara luas (termasuk pemerintah dan pengusaha)

Tanpa itu, teknologi sehebat apapun hanya akan menjadi tambalan sementara.

Pada akhirnya, kita tidak kekurangan solusi. Kita hanya belum sepenuhnya berani mengubah cara berpikir. Dan selama kita masih mencari jalan pintas, krisis sampah akan terus menjadi bagian dari kehidupan kita—bukan sebagai anomali, tetapi sebagai konsekuensi yang tak terhindarkan.

#SampahOrganikBukanUntukDiBakar #SampahOrganikBukanUntukTPA

Senin, 09 Maret 2026

Dari Leuwigajah ke Bantargebang : Mengapa Krisis TPA Terus Berulang?

Dari Leuwigajah ke Bantargebang : Mengapa Krisis TPA Terus Berulang?

Longsor yang terjadi di TPST Bantargebang kembali mengingatkan bahwa pengelolaan sampah perkotaan bukan sekadar persoalan logistik pengangkutan, melainkan juga persoalan keselamatan, stabilitas lingkungan, dan ketahanan sistem.

Peristiwa yang menelan korban jiwa tersebut memicu respons cepat dari pemerintah daerah melalui operasi tanggap darurat. Evakuasi korban, pengerahan alat berat, serta koordinasi lintas instansi menunjukkan kesigapan aparat dalam menghadapi situasi krisis.

Namun di balik respons darurat tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: mengapa krisis di tempat pembuangan akhir (TPA) terus berulang di Indonesia?

Pertanyaan ini menjadi semakin relevan ketika melihat sejarah pengelolaan sampah di Indonesia yang sebenarnya telah menyimpan pengalaman pahit sejak dua dekade lalu.

Tragedi yang Tak Pernah Benar-benar Pergi

Pada 21 Februari 2005, longsor besar terjadi di TPA Leuwigajah, Cimahi, Jawa Barat. Gunungan sampah setinggi puluhan meter runtuh setelah hujan deras dan memicu ledakan gas metana. Longsor tersebut menimbun dua kampung dan merenggut ratusan korban.

Momentum tersebut dijadikan Hari Peduli Sampah Nasional (HPSN). Peringatan ini bukan sekadar agenda seremonial lingkungan, tetapi lahir dari tragedi besar yang pernah mengguncang pengelolaan sampah di Indonesia: longsor TPA Leuwigajah pada tahun 2005 yang menewaskan lebih dari 150 orang.

HPSN seharusnya menjadi momentum refleksi nasional untuk mengevaluasi sistem pengelolaan sampah secara menyeluruh. Namun dua dekade setelah tragedi tersebut, berbagai kota besar di Indonesia masih menghadapi kerentanan yang serupa. Insiden di berbagai tempat pembuangan akhir, termasuk tekanan yang terus meningkat di TPST Bantargebang, menunjukkan bahwa akar persoalan pengelolaan sampah belum sepenuhnya terselesaikan.

Dalam peringatan HPSN Februari lalu, berbagai kampanye publik kembali menekankan pentingnya pengurangan sampah dari sumbernya, terutama melalui perubahan pola konsumsi dan penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat. Tema-tema tersebut menunjukkan kesadaran bahwa persoalan sampah tidak dapat diselesaikan hanya melalui ekspansi fasilitas pembuangan atau teknologi pengolahan.

Namun realitas di banyak kota menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah masih sangat bergantung pada pola kumpul–angkut–buang ke TPA. Ketika kapasitas TPA mendekati batasnya, krisis pun kembali muncul, seolah mengulang pelajaran yang telah diberikan oleh tragedi Leuwigajah dua dekade lalu.

Momentum HPSN seharusnya tidak hanya menjadi pengingat tragedi masa lalu, tetapi juga menjadi titik evaluasi terhadap arah kebijakan pengelolaan sampah di masa depan.

Peristiwa Leuwigajah kemudian dikenang sebagai salah satu bencana pengelolaan sampah paling tragis di dunia. Tragedi ini bahkan diperingati setiap tahun sebagai Hari Peduli Sampah Nasional.

Namun dua dekade setelah tragedi tersebut, sistem pengelolaan sampah perkotaan di Indonesia masih menunjukkan pola kerentanan yang serupa. Ketergantungan pada TPA sebagai titik akhir sistem pengelolaan sampah masih sangat tinggi.

Data Kementerian Lingkungan Hidup menunjukkan bahwa sebagian besar sampah di Indonesia masih berakhir di TPA dengan sistem kumpul-angkut-buang, yang menjadikan TPA sebagai simpul utama sistem pengelolaan sampah (KLHK, 2023).

Dalam kondisi seperti ini, krisis TPA bukanlah kejadian yang sepenuhnya tak terduga. Ia merupakan konsekuensi struktural dari sistem pengelolaan sampah yang belum berubah secara mendasar.

Target Kebijakan Pengelolaan Sampah

Pemerintah sebenarnya telah merumuskan berbagai kebijakan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2025, pemerintah menegaskan percepatan pembangunan fasilitas pengolahan sampah berbasis teknologi, termasuk pengembangan teknologi pengolahan sampah menjadi energi (Waste to Energy) (Perpres 109/2025).

Di tingkat daerah, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga memasukkan isu pengelolaan sampah sebagai prioritas pembangunan dalam RPJMD Jawa Barat 2025–2029.

Dokumen tersebut menargetkan peningkatan kinerja pengelolaan sampah melalui:

peningkatan layanan persampahan,
penguatan pengurangan sampah dari sumber,
pengembangan fasilitas pengolahan sampah.

Sementara itu, dalam RKPD Jawa Barat 2025, pemerintah daerah menekankan percepatan pengelolaan sampah terutama di kawasan metropolitan seperti Cekungan Bandung yang memiliki tingkat timbulan sampah tinggi (RKPD Jabar 2025).

Selain itu, Instruksi Gubernur Jawa Barat No.02/PBLS.04/DLH Tahun 2023 juga mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk memperkuat pengelolaan sampah dari hulu, termasuk pengurangan sampah organik dan pengembangan pengolahan sampah lokal (DLH Jawa Barat, 2023).

Secara normatif, arsitektur kebijakan ini tampak progresif.

Teknologi diperkuat
Pengurangan dari hulu didorong
Kapasitas sistem ditingkatkan

Namun kebijakan publik tidak bekerja dalam ruang normatif semata. Ia beroperasi dalam struktur sosial, ekonomi, dan perilaku masyarakat yang kompleks.

Di sinilah muncul kesenjangan antara desain kebijakan dan realitas implementasi.

Capaian Realitas : Layanan Persampahan yang Belum Merata

Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa layanan pengangkutan sampah di berbagai daerah masih jauh dari target universal.

BPS mencatat bahwa secara nasional hanya sekitar 60–65 persen rumah tangga yang terlayani sistem pengangkutan sampah formal, sementara sisanya masih mengelola sampah secara mandiri atau membuangnya ke lingkungan (BPS, Statistik Lingkungan Hidup Indonesia 2023).

Di Jawa Barat, kondisi tersebut juga terlihat pada tingkat kabupaten dan kota. Beberapa daerah masih memiliki tingkat layanan persampahan yang rendah, terutama di kawasan pinggiran perkotaan dan wilayah kabupaten.

Ketimpangan layanan ini menunjukkan bahwa target pelayanan persampahan yang lebih luas sebagaimana direncanakan dalam dokumen pembangunan daerah belum sepenuhnya tercapai.

Selain persoalan layanan, tantangan lain juga muncul dari tingkat timbulan sampah perkotaan yang terus meningkat.

Namun peningkatan timbulan sampah di kota-kota besar ternyata tidak selalu linear dengan jumlah penduduk.

Kota-kota urban dengan aktivitas ekonomi tinggi seringkali menghasilkan timbulan sampah yang jauh lebih besar dibandingkan kota dengan jumlah penduduk serupa.

Fenomena ini terkait dengan struktur ekonomi perkotaan, khususnya dominasi kawasan komersial seperti restoran, hotel, pusat perbelanjaan, dan pasar modern.

Sampah Organik dan Dominasi Kawasan Komersial

Inventarisasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Jawa Barat terhadap food waste di kawasan Cekungan Bandung menunjukkan bahwa sebagian besar sampah organik berasal dari sektor komersial, terutama usaha kuliner dan perdagangan makanan (DLH Jawa Barat, Inventarisasi Food Waste, 2022).

Dalam banyak kasus, volume sampah dari kawasan komersial bahkan dapat melampaui timbulan sampah dari kawasan permukiman.

Temuan ini menunjukkan bahwa strategi pengelolaan sampah yang hanya berfokus pada rumah tangga tidak cukup untuk menekan timbulan sampah secara signifikan.

Sebaliknya, kebijakan pengurangan sampah perlu memberikan perhatian khusus pada sektor komersial yang memiliki kontribusi besar terhadap timbulan sampah organik.

Analisis Kesenjangan : Antara Target dan Realitas

Jika dibandingkan dengan target kebijakan yang telah ditetapkan dalam berbagai dokumen pembangunan, kondisi di lapangan menunjukkan adanya kesenjangan yang cukup besar.

Di satu sisi, kebijakan nasional dan daerah mendorong pengurangan sampah serta pengembangan teknologi pengolahan sampah.

Namun di sisi lain, sistem pengelolaan sampah di banyak daerah masih bergantung pada pola lama: kumpul, angkut, dan buang ke TPA.

Kesenjangan ini menunjukkan bahwa perubahan sistem pengelolaan sampah tidak hanya membutuhkan regulasi baru, tetapi juga transformasi struktural dalam cara masyarakat dan pemerintah memandang sampah.

Ilusi Solusi Teknis

Dalam menghadapi krisis sampah, respons kebijakan seringkali berputar pada ekspansi teknis.

menambah armada pengangkut
memperluas kapasitas TPA
membangun fasilitas pengolahan baru

Dalam beberapa tahun terakhir, berbagai teknologi pengolahan sampah juga mulai diperkenalkan, seperti:

Refuse Derived Fuel (RDF)
Waste to Energy (WTE)
sanitary landfill
landfill mining

Pendekatan ini memberikan harapan bahwa teknologi dapat menjadi solusi bagi masalah sampah perkotaan.

Namun pendekatan berbasis teknologi juga membawa konsekuensi inheren.

membutuhkan pasokan sampah yang stabil
memerlukan skala ekonomi besar
membutuhkan investasi teknologi tinggi

Kendala Strategis

Sistem yang dirancang untuk keberlanjutan lingkungan justru memerlukan keberlanjutan timbulan limbah agar fasilitas teknologi tersebut dapat beroperasi secara optimal (Perpres 109/2025; berbagai kajian WTE dalam kebijakan nasional).

Dalam konteks ini, solusi teknis berpotensi menciptakan ketergantungan baru pada produksi sampah, alih-alih mengurangi sumber masalahnya.

Beberapa kendala strategis yang menghambat transformasi sistem pengelolaan sampah antara lain:

1. Ketergantungan pada TPA dan tersentral

Sebagian besar sistem pengelolaan sampah masih menjadikan TPA sebagai pusat sistem.

2. Koordinasi lintas daerah

Banyak TPA regional melayani lebih dari satu kota, namun koordinasi antar pemerintah daerah seringkali belum optimal.

3. Keterbatasan kapasitas daerah

Tidak semua kabupaten dan kota memiliki sumber daya finansial dan teknis untuk mengembangkan fasilitas pengolahan sampah yang memadai.

4. Perubahan Paradigma penanganan menuju Pengurangan

Kebijakan sering lebih fokus pada penanganan sampah daripada pengurangan sampah.

Padahal tanpa pengurangan dari hulu, volume sampah yang masuk ke sistem pengelolaan akan terus meningkat.

Sampah yang muncul dalam sistem kehidupan manusia sebenarnya merupakan konsekuensi dari pola produksi dan konsumsi yang tidak seimbang.

Dalam kerangka ini, krisis sampah tidak hanya dipahami sebagai persoalan teknis, tetapi juga persoalan nilai, perilaku, dan sistem kehidupan.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan analisis di atas, beberapa langkah strategis dapat dipertimbangkan untuk memperbaiki sistem pengelolaan sampah di tahun-tahun mendatang.

1. Fokus pada pengurangan sampah organik

Sampah organik merupakan komponen terbesar dalam timbulan sampah perkotaan.

Pengolahan sampah organik melalui komposting, biodigester, atau pengolahan biologis lainnya dapat secara signifikan mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA.

2. Fokus pada kawasan komersial

Kawasan komersial seperti restoran, hotel, dan pasar modern perlu menjadi prioritas dalam kebijakan pengurangan sampah organik.

Regulasi khusus mengenai pengelolaan sisa makanan dapat memberikan dampak signifikan terhadap penurunan timbulan sampah.

3. Penguatan kebijakan lintas daerah

Banyak kawasan metropolitan seperti Cekungan Bandung yang terdiri dari beberapa wilayah administratif. Termasuk kawasan Jabodetabek.

Pengelolaan sampah di kawasan seperti ini memerlukan kebijakan lintas kabupaten dan kota bahkan provinsi yang lebih terintegrasi.

4. Perubahan paradigma kebijakan

Kebijakan pengelolaan sampah perlu bergeser dari pendekatan penanganan menuju pengurangan.

Tanpa pengurangan timbulan sampah dari sumbernya, tekanan terhadap sistem pengelolaan sampah akan terus meningkat.

Penutup

Dari Leuwigajah hingga Bantargebang, krisis TPA menunjukkan bahwa persoalan sampah di Indonesia bukan sekadar persoalan teknis pengangkutan atau kapasitas fasilitas.

Ia merupakan persoalan sistemik yang terkait dengan pola produksi, konsumsi, tata kelola pemerintahan, serta nilai-nilai yang membentuk perilaku masyarakat.

Selama sistem pengelolaan sampah masih bergantung pada paradigma kumpul-angkut-buang, risiko krisis TPA akan selalu membayangi kota-kota besar di Indonesia.

Perubahan yang lebih mendasar diperlukan—bukan hanya pada teknologi, tetapi juga pada cara kita memandang sampah dan tanggung jawab terhadap lingkungan.

Rabu, 11 Februari 2026

Dokumen Posisi Resmi

‎DOKUMEN POSISI RESMI

‎

‎PAGUYUBAN PEGIAT MAGGOT NUSANTARA (PPMN)

‎Pengelolaan Food Waste Kota Bandung Berbasis Biokonversi & Komunitas

‎

‎A. IDENTITAS ORGANISASI

‎

‎Nama: Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara (PPMN)

‎Bidang: Pengelolaan sampah organik & biokonversi maggot BSF

‎Cakupan: Nasional (berbasis komunitas & pelaku lapangan)

‎Peran: Pendamping teknis, pengolah organik, penguat sistem hulu

‎

‎B. LATAR BELAKANG

‎

‎Krisis persampahan di Kota Bandung menunjukkan bahwa food waste (sampah sisa makanan) merupakan fraksi dominan timbulan sampah, sebagaimana tercermin dalam inventarisasi data DLH Provinsi Jawa Barat.

‎

‎Pengalaman lapangan PPMN di berbagai daerah memperlihatkan bahwa:

‎

‎Food waste bisa dan seharusnya diolah di sumbernya,

‎

‎Teknologi mahal di hilir tidak efektif untuk sampah organik basah,

‎

‎Komunitas telah bekerja nyata, namun belum diintegrasikan secara sistemik dalam kebijakan daerah.

‎

‎Tanpa perubahan arah kebijakan, krisis sampah akan terus berulang meski anggaran meningkat.

‎

‎C. SIKAP RESMI PPMN

‎

‎1. Food waste bukan untuk dibakar

‎Sampah organik basah tidak cocok untuk RDF maupun teknologi pembakaran. Pendekatan tersebut berisiko salah sasaran dan mengabaikan solusi biologis yang tersedia.

‎

‎2. Pengelolaan food waste harus berhenti di hulu

‎Sektor penghasil food waste terbesar—pasar, restoran, hotel, dapur komersial—harus wajib mengelola sisa makanan di tempat asal.

‎

‎3. Maggot BSF adalah sistem, bukan proyek

‎Biokonversi maggot BSF terbukti efektif, cepat, dan rendah emisi, jika dijalankan sebagai sistem berkelanjutan, bukan sekadar pilot project.

‎

‎4. Komunitas adalah pelaku utama, bukan pelengkap

‎Pegiat maggot dan komunitas pengolah organik harus diposisikan sebagai mitra teknis resmi, bukan relawan tanpa dukungan.

‎

‎D. CATATAN KRITIS TERHADAP KEBIJAKAN SAAT INI

‎PPMN mencatat beberapa persoalan utama:

‎> Fokus kebijakan masih dominan di hilir (TPS, TPA, RDF),

‎> Partisipasi warga dijalankan tanpa sistem organik yang siap,

‎> Komunitas pengolah organik sering dijadikan etalase program, bukan subjek perencanaan,

‎> Anggaran besar belum diarahkan untuk menghentikan food waste di sumbernya.

‎E. REKOMENDASI KEBIJAKAN PPMN

‎

‎(Mendesak dan realistis untuk 2026)

‎

‎1. Wajib Kelola Food Waste Sektor Komersial

‎Pasar, hotel, restoran, rumah sakit, dan sentra kuliner wajib:

‎- mengolah food waste sendiri, atau

‎- bermitra dengan pengolah komunitas.

‎

‎2. Larangan Food Waste Masuk TPS/TPA Tanpa Pengolahan

‎

‎3. Pengakuan Resmi PPMN & Komunitas Pegiat Maggot

‎Sebagai:

‎- mitra teknis,

‎- penyedia SOP,

‎- pendamping lapangan.

‎

‎4. Realokasi Anggaran Daerah

‎Dari teknologi bakar dan proyek hilir →

‎infrastruktur pengolahan organik berbasis komunitas.

‎

‎5. Standarisasi & Pendampingan Berkelanjutan

‎Untuk mencegah:

‎a. bau,

‎b. lindi,

‎c. konflik sosial,

‎d. kegagalan teknis.

‎

‎F. KELOMPOK YANG PERLU DILINDUNGI & DILIBATKAN

‎

‎PPMN menekankan perlunya perlindungan dan pelibatan:

‎

‎1. komunitas pengolah organik kecil,

‎

‎2. warga RW padat,

‎

‎3. perempuan pengelola sampah rumah tangga,

‎

‎4. pekerja informal dan relawan lingkungan.

‎

‎Mereka menanggung dampak langsung, namun sering tidak hadir dalam perumusan kebijakan.

‎

‎G. PENUTUP

‎

‎PPMN meyakini bahwa krisis sampah Bandung bukan kekurangan teknologi, melainkan kesalahan arah kebijakan.

‎Food waste tidak perlu dibakar, tidak perlu dipindahkan, dan tidak perlu menunggu teknologi mahal.

‎

‎Food waste cukup dihentikan di sumbernya,

‎dengan sistem biologis yang dikelola komunitas.

‎

‎Bandung,

‎

‎Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara (PPMN)

‎Ketua,

‎Muhammad Ardhi Elmeidian

‎

Senin, 02 Februari 2026

‎"Warga Disuruh Memilah, Pasar , Hotel dan Restoran Dibiarkan : Krisis Sampah atau Krisis Keadilan?"

Kritisi Kebijakan Pemerintah Kota Bandung Paska Tungku Bakar Sampah dilarang Menteri LH

Kebijakan Pemkot Bandung GASLAH Dan RDF.

‎"Warga Disuruh Memilah, Pasar , Hotel dan Restoran Dibiarkan : Krisis Sampah atau Krisis Keadilan?"

‎

‎Oleh: Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara

‎

‎Krisis sampah di Kota Bandung terus berulang. TPA penuh, TPS menumpuk, dan warga kembali diminta berdisiplin memilah. Namun ada pertanyaan mendasar yang jarang dijawab secara jujur : siapa sebenarnya penyumbang terbesar krisis ini, dan siapa yang paling dibebani untuk menyelesaikannya?

‎

‎Data inventarisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat menunjukkan fakta yang konsisten : sampah sisa makanan (food waste) merupakan fraksi terbesar timbulan sampah di Cekungan Bandung. Lebih penting lagi, penyumbang utamanya bukan rumah tangga, melainkan sektor komersial—pasar, hotel, restoran, rumah sakit, dan pusat kuliner.

‎

‎Sayangnya, arah kebijakan tidak mengikuti data. Warga didorong memilah, mengelola, bahkan menanggung risiko bau dan konflik sosial di tingkat lingkungan. Sementara itu, produsen food waste skala besar tetap leluasa membuang sisa makanan ke sistem kota. Di sinilah krisis berubah menjadi krisis KEADILAN LINGKUNGAN.

‎

‎Berulang kali, solusi teknologi mahal dipromosikan sebagai jalan keluar cepat. Insinerator dan turunannya dikemas sebagai jawaban atas “darurat sampah”. Padahal, untuk sampah organik basah seperti food waste, pembakaran dan RDF adalah solusi palsu. Ia tidak menyentuh akar persoalan, berisiko menciptakan pencemaran baru, dan justru mengunci kota pada ketergantungan teknologi mahal yang menyedot anggaran publik. Bisa lihat berita mengenai fasilitas RDF di Rorotan Jakarta Utara.

‎

‎Yang luput dari perdebatan adalah kenyataan bahwa food waste seharusnya berhenti di hulu. Sisa makanan tidak cocok dibakar, kadar air tinggi , tepatnya diolah secara biologis. Di berbagai wilayah, komunitas telah membuktikan bahwa biokonversi maggot Black Soldier Fly (BSF) mampu mengolah food waste dengan cepat, rendah emisi, dan menghasilkan nilai ekonomi. Ini bukan eksperimen, melainkan praktik yang berjalan.

‎

‎Jelas bukan! bukan tidak ada solusi, melainkan hilangnya KEBERANIAN POLITIK. Keberanian untuk mengatakan bahwa produsen food waste terbesar harus bertanggung jawab lebih dulu. Keberanian untuk menghentikan kebijakan yang memindahkan beban struktural ke warga. Dan keberanian untuk mempercayai serta memperkuat solusi berbasis komunitas, bukan menyingkirkannya.

‎

‎Selama sektor komersial tidak diwajibkan mengelola food waste-nya sendiri, krisis akan terus berbiaya tinggi dengan hasil rendah. Program berbasis warga akan kelelahan - kemudian dianggap gagal, sementara timbulan sampah tetap mengalir dari sumber yang sama. Ini bertentangan dengan prinsip dasar keadilan lingkungan yang seharusnya menjadi fondasi kebijakan publik.

‎

‎Kota Bandung seharusnya mengambil arah yang lebih adil dan rasional.

‎Pertama, mewajibkan pengelolaan food waste bagi sektor komersial, baik secara mandiri maupun melalui kemitraan dengan pengolah komunitas.

‎Kedua, melarang food waste dibuang ke TPS/TPA tanpa pengolahan.

‎Ketiga, mengalihkan anggaran dari teknologi thermal ke penguatan infrastruktur organik berbasis komunitas.

‎Keempat, mengakui pegiat maggot dan komunitas organik sebagai mitra teknis resmi, bukan sekadar relawan yang bekerja tanpa dukungan.

‎

‎Warga tentu memiliki peran penting dalam perubahan perilaku. Namun peran itu tidak boleh dijadikan alasan untuk membiarkan ketimpangan tanggung jawab. Warga disuruh memilah, sementara KAWASAN KOMERSIAL dibiarkan—ini bukan kebijakan, ini pembiaran.

‎

‎Jika Kota Bandung serius ingin keluar dari krisis sampah, maka kebijakan harus kembali pada data, keadilan, dan akal sehat. Food waste bukan bahan bakar - #SampahOrganikBukanUntukDiBakar Food waste adalah tanggung jawab produsen dan peluang pemulihan ekologi.

‎

‎Tanpa perubahan arah ini, kita hanya akan mengulang siklus yang sama: KRISIS, PROYEK MAHAL, KEGAGALAN, KRISIS LAGI — DAN WARGA MASYARAKAT SELALU MENJADI PIHAK YANG TERBEBANI , BERJUANG DI GARIS TERDEPAN.

‎LANDASAN FOLOSOFIS

‎

‎Masalah sampah sering dipahami sebagai problem teknis: tempat pembuangan akhir yang penuh, teknologi daur ulang yang belum memadai, atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang disiplin. Namun jika persoalan ini hanya diselesaikan pada level teknis, maka ia akan terus berulang dalam skala yang semakin besar. Sesungguhnya kerusakan di muka bumi bukanlah kejadian acak, melainkan konsekuensi dari cara manusia berperilaku dan berpikir

‎

‎Pada tahap produksi, sampah sering kali sudah “diciptakan” sejak barang dirancang. Prinsip planned obsolescence, material tak terurai, dan kemasan berlebihan serta produksi berlebihan menunjukkan bahwa tujuan utama bukan kebermanfaatan jangka panjang, melainkan percepatan konsumsi.

‎

‎Distribusi yang memindahkan biaya lingkungan kepada masyarakat luas bertentangan dengan keadilan. Kerusakan alam tidak harus berupa kekerasan; kerusakan sistemik yang dibiarkan juga bentuk kezaliman.

‎

‎Lebih dalam lagi, pertumbuhan tanpa batas sebagai tujuan utama. Ekonomi modern mensyaratkan konsumsi yang terus meningkat agar sistem tidak runtuh. Padahal alam terbatas, Bumi akan mencukupi kebutuhan seluruh manusia tetapi Bumi akan musnah karena KESERAKAHAN SEGELINTIR ORANG.

‎

‎Akar terdalam persoalan sampah adalah perasaan cukup dan berkuasa tanpa batas, seolah manusia tidak bergantung pada Pencipta dan alam. Ketika manusia merasa “cukup” secara material, ia lupa batas moral. Alam direduksi menjadi objek eksploitasi, Sampah adalah jejak fisik dari kesombongan epistemik : manusia merasa bebas mengonsumsi tanpa konsekuensi.

‎

‎perubahan sejati tidak dimulai dari infrastruktur, tetapi dari jiwa dan cara pandang. Tanpa perubahan nilai, TPA modern, teknologi canggih, dan regulasi ketat hanya memindahkan masalah. Kita membersihkan gejala, bukan sebab. Kampanye membuang sampah pada tempatnya, pemilahan sampah dan lain sebagainya tidak akan berhasil jika sistem terus mendorong pemborosan.

Nara hubung :

Muhammad Ardhi Elmeidian

Ketua Paguyuban Pegiat Maggot Nusantara

Tim Advokasi Persampahan WALHI Jabar

0817215149

Rabu, 21 Januari 2026

Sampah Cermin Ideologi Peradaban Tinjauan Sistemik dalam Perspektif Islam

INTELLECTUAL OPINION

No. 037

21 01 2026

Dikeluarkan oleh : Perhimpunan Intelektual Muslim Indonesia (HILMI)

Sampah Cermin Ideologi Peradaban

Tinjauan Sistemik dalam Perspektif Islam

Sampah Cermin Ideologi Peradaban Tinjauan Sistemik dalam Perspektif Islam Masalah sampah sering dipahami sebagai problem teknis: tempat pembuangan akhir yang penuh, teknologi daur ulang yang belum memadai, atau perilaku masyarakat yang dianggap kurang disiplin.

Namun jika persoalan ini hanya diselesaikan pada level teknis, maka ia akan terus berulang dalam skala yang semakin besar. Islam mengajarkan bahwa kerusakan di muka bumi bukanlah kejadian acak, melainkan konsekuensi dari cara manusia berperilaku dan berpikir.

Allah berfirman:

“Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia…”(QS. Ar-Rūm: 41)

Ayat ini menegaskan bahwa krisis lingkungan—termasuk sampah—bukan sekadar kegagalan teknologi, melainkan krisis moral dan sistem nilai. Produksi: Ketika Amanah Dilanggar Sejak

Desain Pada tahap produksi, sampah sering kali sudah “diciptakan” sejak barang dirancang. Prinsip planned obsolescence, material tak terurai, dan kemasan berlebihan menunjukkan bahwa tujuan utama bukan kebermanfaatan jangka panjang, melainkan percepatan konsumsi.

Dalam Islam, produksi tidak berdiri bebas dari etika. Setiap proses ekonomi terikat pada konsep amanah dan maslahah. Rasulullah صلى الله عليه وسلم bersabda:

“Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Produsen, dalam pandangan Islam, adalah pemimpin atas dampak produknya. Ketika barang dirancang untuk cepat rusak dan berakhir sebagai sampah, maka amanah telah dilanggar. Islam tidak memisahkan keuntungan dari tanggung jawab sosial dan ekologis.

Produksi yang sah secara syariat bukan hanya halal zatnya, tetapi juga thayyib dampaknya—tidak merusak manusia dan lingkungan.

Distribusi: Efisiensi Tanpa Akhlak

Distribusi modern mengandalkan kemasan sekali pakai demi kecepatan dan keamanan. E-commerce dan layanan pesan antar makanan memperbesar volume sampah secara drastis. Dalam logika ekonomi konvensional, ini dianggap “efisien”. Namun Islam menolak efisiensi yang melahirkan kerusakan. Prinsip lā ḍarar wa lā ḍirār (tidak boleh menimbulkan mudarat dan saling memudaratkan) berlaku dalam seluruh aktivitas muamalah. Distribusi yang memindahkan biaya lingkungan kepada masyarakat luas bertentangan dengan keadilan (‘adl). Islam menegaskan bahwa kezaliman tidak harus berupa kekerasan; kerusakan sistemik yang dibiarkan juga bentuk kezaliman.

Konsumsi: Dari Qanā‘ah ke Isrāf

Pada level konsumsi, Islam berbicara sangat tegas.Masalah sampah bukan semata karena orang miskinatau kaya, tetapi karena hilangnya nilai qanā‘ah (merasa cukup).

Allah berfirman: “Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan.” (QS. Al-A‘rāf: 31)

Budaya konsumsi modern mendorong manusia membeli bukan karena kebutuhan, tetapi karena identitas dan gengsi. Barang dibuang bukan karena rusak, tetapi karena tidak lagi “trend”.Inilah yang oleh Al-Qur’an disebut isrāf (berlebihan) dan tabdzīr (pemborosan):

“Sesungguhnya orang-orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan.” (QS. Al-Isrā’: 27)

Sampah adalah bukti material dari hilangnya pengendalian diri. Ia menandai ketika manusia tidak lagi menjadi subjek yang mengendalikan nafsu, tetapi objek yang dikendalikan hasrat.

Ketika Pertumbuhan Mengalahkan Hikmah

Lebih dalam lagi, Islam mengkritik sistem yang menjadikan pertumbuhan tanpa batas sebagai tujuan utama. Ekonomi modern mensyaratkan konsumsi yang terus meningkat agar sistem tidak runtuh. Padahal Islam tidak mengajarkan akumulasi tanpa ujung.

Allah memperingatkan:

“Bermegah-megahan telah melalaikan kalian, sampai kalian masuk ke dalam kubur.” (QS. At-Takātsur: 1–2)

Dalam Islam, kekayaan bukan tujuan, tetapi alat untuk kemaslahatan. Sistem ekonomi yang bergantung pada produksi sampah adalah sistem yang kehilangan hikmah. Daur ulang, meskipun penting, tidak cukup jika hanya menjadi legitimasi untuk terus memproduksi dan mengonsumsi secara berlebihan.

Islam mengajarkan tawāzun (keseimbangan): antara kebutuhan dunia dan tanggung jawab akhirat, antara produksi dan pemeliharaan.

Akar Ideologis:

Istighnā’ dan Ilusi Kemandirian Manusia Akar terdalam persoalan sampah adalah ideology istighnā’: perasaan cukup dan berkuasa tanpa batas, seolah manusia tidak bergantung pada Allah dan alam. Allah berfirman:

“Sekali-kali tidak! Sesungguhnya manusia benarbenar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba cukup.” (QS. Al-‘Alaq: 6–7)

Ketika manusia merasa “cukup” secara material, ia lupa batas moral. Alam direduksi menjadi objek eksploitasi, bukan ayat-ayat Allah. Sampah adalah jejak fisik dari kesombongan epistemik: manusia merasa bebas mengonsumsi tanpa konsekuensi.

Mengapa Solusi Teknis Tanpa Nilai Selalu Gagal

Islam mengajarkan bahwa perubahan sejati tidak dimulai dari infrastruktur, tetapi dari jiwa dan cara pandang. “Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka.” (QS. Ar-Ra‘d: 11)

Tanpa perubahan nilai, TPA modern, teknologi canggih, dan regulasi ketat hanya memindahkan masalah. Kita membersihkan gejala, bukan sebab. Kampanye membuang sampah pada tempatnya tidak akan berhasil jika sistem terus mendorong pemborosan.

Menuju Paradigma Islam:

Khalifah, Amanah, dan Maqāṣid

Islam menawarkan paradigma alternatif yang utuh :

Manusia sebagai khalifah, bukan konsumen tak terbatas
Harta sebagai amanah, bukan simbol identitas
Alam sebagai titipan, bukan objek eksploitasi

· Dalam kerangka maqāṣid al-syarī‘ah, pengelolaan sampah berkaitan langsung dengan:

· ḥifẓ al-nafs (menjaga kehidupan)
· ḥifẓ al-māl (menjaga harta publik)
· ḥifẓ al-bi’ah (penjagaan lingkungan sebagai prasyarat kehidupan)

Teknologi, kebijakan, dan inovasi hanya akan efektif jika berdiri di atas kerangka ini.

Penutup:

Sampah sebagai Muhasabah Peradaban Sampah adalah cermin spiritual peradaban. Ia menunjukkan seberapa jauh manusia lupa bahwa bumi bukan miliknya, melainkan amanah Allah.

Jika umat manusia kembali pada nilai: