Upaya PPMN 2025

Upaya Paguyuban Pegiat Maggot - PPM Nusantara untuk berkoodinasi dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan / @Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup 

Kami memang tidak bertemu langsung dengan Direktorat Pengelolaan Sampah - KLHK Direktur Pengurangan Bapak Agus Rusli, namun beliau berkunjung ke @bank sampah LGKaum di Jatinegara Kaum 

Berikut yang Kami sampaikan :

Sampah terdiri dari 2 jenis besar :

1. Sampah yg mudah terurai , terdiri dari 2 : 1. Terurai dengan cepat dan 2. Perlu waktu cukup untuk terurai

2. Sampah yg tidak mudah terurai.

Ppm bagian dari poin 1.1

Persoalan yang PPM hadapi menyerap informasi dari teman2 dari barat sampai ke timur Indonesia, sbb :

1. Suplai s.o.d

2. Hilirisasi maggot bsf

3. Pengembangan hingga terwujud sirkular ekonomi

Untuk mengisi kekurangan2 tsb di atas diperlukan :

1. Kebijakan dan petunjuk teknis pemilahan di sumber serta distribusi s.o.d berupa permen dan/atau regulasi lainnya

2. Standarisasi atau setidaknya acuan umum untuk metode bsf sehingga memudahkan dalam implementasi

3. Hilirisasi berupa hubungan dengan institusi terkait, seperti : Kementan dan KKP, termasuk di dalamnya peternakan, perikanan dan pertanian.

4. Dalam hilirisasi bsf bisa juga dengan memberikan kewajiban bagi gedung2 dan perkantoran yg memiliki bukaan hijau untuk bisa menyerap hasil dari s.o.d yg diolah baik oleh gedung tsb maupun pihak lain.

5. Kebijakan berupa aturan kepada para penghasil sampah dan pengelola sampah (termasuk pemerintah) untuk membayar biaya pengolahan kepada para pegiat maggot, sebagai kompensasi sekaligus insentif karena telah mengolah s.o.d dan mengurangi timbunan di TPA.

Penegakan hukum

Kami mendukung penuh penegakkan hukum oleh menteri lh / kepala bplh, namun ada beberapa catatan :

Pusat dalam hal ini klh/bplh seharusnya melakukan beberapa hal sbb :

1. Mengkomunikasikan baik pra surat teguran ataupun paska surat teguran berupa arahan2 dan upaya2 sehingga terhindar dari sangsi

2. Memberikan bantuan fisik dan non fisik jika dibutuhkan kepada para pengelola sampah , jika dinilai membutuhkannya. Atau membatasi pengelolaan sampah nya dan melakukan perbaikan2.

3. Memberikan penghargaan jika dinilai pengelolaan sampah nya telah memenuhi kriteria2 yg berperan dalam pengurangan signifikan dampak2 negatif dari pengelolaan sampah.

Permen lhk p.75 / 2019

Permen tersebut hanya mencakup kemasan dari produk , PPM pernah mempunyai pengalaman uji coba olah product expired berkerja sama dengan produsen selama 3 bulan. 

Beberapa masalah yg muncul :

1. Isi dari produk expired tsb tanggung jawab siapa? Jika dikelola oleh PPM apa kompensasi dan legal standingnya?

2. Kemasan tidak ditarik lagi oleh produsen, karena dianggap mudah dijual.

3. Selama 3 bulan, ratusan armada dengan isi beragam tidak kurang dari 300ton.

4. Poin ini kami sampaikan beberapa kali ke direktorat pengurangan, ini yg ke 3.

4. Kontrol klh dibutuhkan karena produsen tidak mau kontrak secara formal.

Makan Bergizi Gratis

Merespon positif akan himbauan Pak Menteri agar Satuan Pemenuhan Pelayanan Gizi (SPPG) untuk mengolah limbah2 sisa makanan atau yang biasa kami sebut s.o.d (sampah organik dapur).

Menurut kami aturan yg lebih mengikat seharusnya dibuat dalam bentuk permen pengolahan sampah organik, dimana maggot bsf terdapat di dalamnya. Sehingga aturan ini mengikat siapa saja yg memproduksi sampah organik terlebih s.o.d. Sebagaimana telah kami sebutkan di atas. 

Secara teknis para penghasil s.o.d (termasuk industri pariwisata dan makanan) wajibkan untuk mengolahnya di sumber, jika tidak mampu pilih pihak ke 3 yg bisa menjamin s.o.d terolah dengan baik. Lakukan monitoring berkala , bisa memanfaatkan jejaring PPM Nusantara yg tersebar luas di 29 provinsi. Demikian hal nya dengan evaluasi. Kami siap membantu pemerintah pusat dalam merealisasikan #SampahOrganikBukanUntukTPA